medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin pendidikan anak-anak yang rumahnya kena normalisasi dan direlokasi ke rumah susun (rusun). Pemprov DKI bakal membantu warga yang ingin mengurus kepindahan sekolah dan administrasi kependudukan.
Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengatakan, pihaknya menyiapkan bantuan angkutan truk Satpol PP untuk mengantar warga beserta barangnya pindah ke rumah susun. "Sepanjang mereka mau pindah, dan minta bantuan akan kita bantu," kata Tri di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (1/9/2016).
Baca: Tolak Penertiban, Warga Rawajati Berdoa di Tengah Jalan
Tri memastikan pendidikan anak yang terkena penertiban menjadi perhatian utama. Warga akan difasilitasi dan dimudahkan mengurus kepindahan sekolah anak setelah berada di rusun.
"Anak pindah sekolah akan kami bantu. Kalau di rusun naik transportasi umum (TransJakarta) gratis," ujarnya
Tri membantah pihaknya tak memberikan sosialisasi terkait penertiban permukiman di RT 09 RW 04 Rawajati. Menurut Tri, semua dilaksanakan sesuai prosedur.
"Kami sudah keluarkan SP (surat perintah) bongkar. Ini legal. Justru sudah sejak September 2015 SP sudah keluar. Kita kan kerja berdasarkan aturan," ujar Tri.
Menurut Tri, sosialisasi sudah dilakukan sejak 2014. Sosialisasi disampaikan kepada warga untuk mengantisipasi kericuhan. Tapi warga tak menggubris dan berdalih tanahnya milik pribadi.
"Kami sudah dialog panjang, bukan ujug-ujug gusur. Saya punya semua bukti sosialisasi," kata Tri.
Baca: Anggota DPRD DKI Sebut Penertiban Warga Rawajati Ilegal
Tri menegaskan, warga tak akan mendapatkan ganti rugi uang. Sebab, mereka menempati kawasan ruang terbuka hijau. Warga diberikan kompensasi berupa tempat tinggal layak di Rusun Marunda, Jakarta Utara.
Ia mengungkapkan, Rusun Marunda layak huni. Ia menepis pernyataan warga yang mengatakan Rusun tersebut tidak layak karena bocor. "Sudah pasti layak. Mereka saja belum masuk bagaimana bisa tau itu bocor atau tidak," kata Tri.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin pendidikan anak-anak yang rumahnya kena normalisasi dan direlokasi ke rumah susun (rusun). Pemprov DKI bakal membantu warga yang ingin mengurus kepindahan sekolah dan administrasi kependudukan.
Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengatakan, pihaknya menyiapkan bantuan angkutan truk Satpol PP untuk mengantar warga beserta barangnya pindah ke rumah susun. "Sepanjang mereka mau pindah, dan minta bantuan akan kita bantu," kata Tri di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (1/9/2016).
Baca:
Tolak Penertiban, Warga Rawajati Berdoa di Tengah Jalan
Tri memastikan pendidikan anak yang terkena penertiban menjadi perhatian utama. Warga akan difasilitasi dan dimudahkan mengurus kepindahan sekolah anak setelah berada di rusun.
"Anak pindah sekolah akan kami bantu. Kalau di rusun naik transportasi umum (TransJakarta) gratis," ujarnya
Tri membantah pihaknya tak memberikan sosialisasi terkait penertiban permukiman di RT 09 RW 04 Rawajati. Menurut Tri, semua dilaksanakan sesuai prosedur.
"Kami sudah keluarkan SP (surat perintah) bongkar. Ini legal. Justru sudah sejak September 2015 SP sudah keluar. Kita kan kerja berdasarkan aturan," ujar Tri.
Menurut Tri, sosialisasi sudah dilakukan sejak 2014. Sosialisasi disampaikan kepada warga untuk mengantisipasi kericuhan. Tapi warga tak menggubris dan berdalih tanahnya milik pribadi.
"Kami sudah dialog panjang, bukan ujug-ujug gusur. Saya punya semua bukti sosialisasi," kata Tri.
Baca:
Anggota DPRD DKI Sebut Penertiban Warga Rawajati Ilegal
Tri menegaskan, warga tak akan mendapatkan ganti rugi uang. Sebab, mereka menempati kawasan ruang terbuka hijau. Warga diberikan kompensasi berupa tempat tinggal layak di Rusun Marunda, Jakarta Utara.
Ia mengungkapkan, Rusun Marunda layak huni. Ia menepis pernyataan warga yang mengatakan Rusun tersebut tidak layak karena bocor. "Sudah pasti layak. Mereka saja belum masuk bagaimana bisa tau itu bocor atau tidak," kata Tri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
