medcom.id, Jakarta: Pembelian lahan di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, seluas 4,7 hektare senilai Rp648 miliar oleh Dinas Perumahan dari seorang warga yang punya sertifikat hak milik diduga merugikan keuangan negara. Pasalnya, belakangan tanah itu diketahui milik Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan DKI.
Menanggapi hal ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengakui bila pengelolaan aset milik Pemprov DKI Jakarta masih lemah. Menurut Djarot, masih ribuan aset DKI yang belum bersertifikat.
"Memang salah satu problem kita dari dulu pengeloaan aset kita lemah. Sehingga sudah terjadi, terjadi lagi jeruk makan jeruk. Lahan kita dibeli kita sendiri," kata Djarot usai memimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (29/6/2016).
Mantan Walikota Blitar itu pun memperkirakan jika memang lahan tersebut milik Pemprov DKI, kerugiannya akan sangat besar. Ia pun meminta kasus ini segera ditelusuri dan dipidanakan.
"Kalau memang betul itu milik kita, kerugian ini jauh lebih besar dari Sumber Waras. Karena ini betul-betul total lost," jelas Djarot.
Untuk mengantisipasi kasus serupa, Djarot menjelaskan Pemprov DKI telah menyiapkan sistem e-aset. Nantinya, Pemprov akan menggandeng Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk mensertifikasi aset-aset Pemprov.
"Semuanya terdata di kita dengan e-aset dan masyarakat juga tahu. Luasnya berapa tempatnya di mana," jelas dia. "Ini perlu gandeng BPN mengukur aset kita. Nanti kita verifikasi aset kita. Kadang juga ada yang enggak ngerti aset kita atau bukan."
medcom.id, Jakarta: Pembelian lahan di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, seluas 4,7 hektare senilai Rp648 miliar oleh Dinas Perumahan dari seorang warga yang punya sertifikat hak milik diduga merugikan keuangan negara. Pasalnya, belakangan tanah itu diketahui milik Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan DKI.
Menanggapi hal ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengakui bila pengelolaan aset milik Pemprov DKI Jakarta masih lemah. Menurut Djarot, masih ribuan aset DKI yang belum bersertifikat.
"Memang salah satu problem kita dari dulu pengeloaan aset kita lemah. Sehingga sudah terjadi, terjadi lagi jeruk makan jeruk. Lahan kita dibeli kita sendiri," kata Djarot usai memimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (29/6/2016).
Mantan Walikota Blitar itu pun memperkirakan jika memang lahan tersebut milik Pemprov DKI, kerugiannya akan sangat besar. Ia pun meminta kasus ini segera ditelusuri dan dipidanakan.
"Kalau memang betul itu milik kita, kerugian ini jauh lebih besar dari Sumber Waras. Karena ini betul-betul
total lost," jelas Djarot.
Untuk mengantisipasi kasus serupa, Djarot menjelaskan Pemprov DKI telah menyiapkan sistem e-aset. Nantinya, Pemprov akan menggandeng Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk mensertifikasi aset-aset Pemprov.
"Semuanya terdata di kita dengan e-aset dan masyarakat juga tahu. Luasnya berapa tempatnya di mana," jelas dia. "Ini perlu gandeng BPN mengukur aset kita. Nanti kita verifikasi aset kita. Kadang juga ada yang enggak ngerti aset kita atau bukan."
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
