Jakarta: Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Zita Anjani mendukung kebijakan pemetaan trotoar bagi pejalan kaki dan pedagang kaki lima (PKL) di Jakarta. Zita ingin kebijakan itu menguntungkan kedua pihak.
"Kita harus cari win-win solution-nya, apa strateginya. Kuncinya adalah penataan," kata Zita di Gedung DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN, Jakarta Pusat, Jumat, 6 September 2019.
Pemerintah DKI Jakarta diminta memperhatikan aspek sosial dan ekonomi dalam menata trotoar. Anak Ketua MPR Zulkifli Hasan itu usul agar PKL dibuatkan kios khusus di beberapa titik di Jakarta.
Hal itu dinilai bakal membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. "Kita buat kios-kios untuk PKL dibanding kita kasih ke Seven Eleven. coba kita kasih ke warga Jakarta," ucapnya.
Zita juga menyarankan pemberlakuan waktu untuk PKL. Para pedagang bisa bergantian berjualan seperti yang diterapkan Pemerintah Singapura.
"Atau juga kita bisa bikin setiap Jumat atau Sabtu ada night market. Kita bisa bikin jam-jam tertentu dilokalisasi di satu tempat," sambung Zita.
Pemprov DKI juga diminta menerbitkan lisensi usaha bagi PKL. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah kepemilikan KTP DKI Jakarta.
"Kita pastikan dulu dia punya standardisasi jadi PKL. Kita kasih lisensi, ini memberdayakan warga Jakarta yang menengah ke bawah atau membutuhkan," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab permasalahan trotoar bagi PKL dan Pejalan Kaki di Tanah abang, Jakarta Pusat. Ia mengaku akan memetakan pemanfaatan trotoar.
Anies akan membagi penggunaan trotoar untuk pejalan kaki dan PKL. Penataan tersebut juga berlaku bagi setiap ruas jalan dengan lebar yang berbeda. Para PKL nantinya diharuskan memiliki sertifikasi berjualan.
Jakarta: Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Zita Anjani mendukung kebijakan pemetaan trotoar bagi pejalan kaki dan pedagang kaki lima (PKL) di Jakarta. Zita ingin kebijakan itu menguntungkan kedua pihak.
"Kita harus cari
win-win solution-nya, apa strateginya. Kuncinya adalah penataan," kata Zita di Gedung DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN, Jakarta Pusat, Jumat, 6 September 2019.
Pemerintah DKI Jakarta diminta memperhatikan aspek sosial dan ekonomi dalam menata trotoar. Anak Ketua MPR Zulkifli Hasan itu usul agar PKL dibuatkan kios khusus di beberapa titik di Jakarta.
Hal itu dinilai bakal membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. "Kita buat kios-kios untuk PKL dibanding kita kasih ke Seven Eleven. coba kita kasih ke warga Jakarta," ucapnya.
Zita juga menyarankan pemberlakuan waktu untuk PKL. Para pedagang bisa bergantian berjualan seperti yang diterapkan Pemerintah Singapura.
"Atau juga kita bisa bikin setiap Jumat atau Sabtu ada
night market. Kita bisa bikin jam-jam tertentu dilokalisasi di satu tempat," sambung Zita.
Pemprov DKI juga diminta menerbitkan lisensi usaha bagi PKL. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah kepemilikan KTP DKI Jakarta.
"Kita pastikan dulu dia punya standardisasi jadi PKL. Kita kasih lisensi, ini memberdayakan warga Jakarta yang menengah ke bawah atau membutuhkan," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab permasalahan trotoar bagi PKL dan Pejalan Kaki di Tanah abang, Jakarta Pusat. Ia mengaku akan memetakan pemanfaatan trotoar.
Anies akan membagi penggunaan trotoar untuk pejalan kaki dan PKL. Penataan tersebut juga berlaku bagi setiap ruas jalan dengan lebar yang berbeda. Para PKL nantinya diharuskan memiliki sertifikasi berjualan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
