medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin bakal memelototi pelaksanaan proyek light rail transit (LRT). Hal sama juga akan dilakukan pada proyek mass rapid transportation (MRT) Jabodetabek.
"Anda bisa bayangkan (proyek LRT) Rp27,5 triliun. KTP-el saja baru Rp5 triliun kan. Anda bayangkan ini kalau enggak kita jaga," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 3 November 2017.
Siang tadi, pimpinan KPK juga telah bertemu dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Edi Sukmoro. Pada pertemuan itu, PT KAI selaku investor meminta KPK mengawasi jalannya proyek.
Saut menyatakan, pengawasan oleh KPK tidak harus berujung pada penindakan dan proses hukum. KPK bakal turut membangun sistem pencegahan agar proyek-proyek tersebut tidak diselewengkan.
"Struktur itu akan kita amati terus supaya nanti kulturnya orang Indonesia jadi lebih baik. Jadi, tidak hanya bicara angka saja, tapi kita bicara lagi yang namanya intangible (aset yang tak berwujud)," ungkap dia.
Menurut dia, kerja sama dan koordinasi dengan PT KAI telah terjadi sejak 2012 lalu. Saut mengatakan, dari hasil kerja sama itu banyak dampak positif yang terjadi di PT KAI dan pengelolaan perkeretaapian.
Baca: Financial Closing LRT Jabodebek Ditargetkan Desember 2017
Dalam proyek LRT, PT KAI adalah penanam modal. Sementara itu, PT Adhi Karya bertindak sebagai kontraktor. Dana yang dibutuhkan dalam proyek ini mencapai Rp27,5 triliun.
Skema pendanaan proyek ini, yakni Rp9 triliun melalui penyertaan modal negara (PMN), PT KAI memberikan Rp7,6 triliun, sementara Adhi Karya sebesar Rp1,4 triliun. Sisanya, sekitar Rp18 triliun dibiayai melalui pinjaman bank.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/GKdQDreN" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin bakal memelototi pelaksanaan proyek
light rail transit (LRT). Hal sama juga akan dilakukan pada proyek
mass rapid transportation (MRT) Jabodetabek.
"Anda bisa bayangkan (proyek LRT) Rp27,5 triliun. KTP-el saja baru Rp5 triliun kan. Anda bayangkan ini kalau enggak kita jaga," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 3 November 2017.
Siang tadi, pimpinan KPK juga telah bertemu dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Edi Sukmoro. Pada pertemuan itu, PT KAI selaku investor meminta KPK mengawasi jalannya proyek.
Saut menyatakan, pengawasan oleh KPK tidak harus berujung pada penindakan dan proses hukum. KPK bakal turut membangun sistem pencegahan agar proyek-proyek tersebut tidak diselewengkan.
"Struktur itu akan kita amati terus supaya nanti kulturnya orang Indonesia jadi lebih baik. Jadi, tidak hanya bicara angka saja, tapi kita bicara lagi yang namanya intangible (aset yang tak berwujud)," ungkap dia.
Menurut dia, kerja sama dan koordinasi dengan PT KAI telah terjadi sejak 2012 lalu. Saut mengatakan, dari hasil kerja sama itu banyak dampak positif yang terjadi di PT KAI dan pengelolaan perkeretaapian.
Baca: Financial Closing LRT Jabodebek Ditargetkan Desember 2017
Dalam proyek LRT, PT KAI adalah penanam modal. Sementara itu, PT Adhi Karya bertindak sebagai kontraktor. Dana yang dibutuhkan dalam proyek ini mencapai Rp27,5 triliun.
Skema pendanaan proyek ini, yakni Rp9 triliun melalui penyertaan modal negara (PMN), PT KAI memberikan Rp7,6 triliun, sementara Adhi Karya sebesar Rp1,4 triliun. Sisanya, sekitar Rp18 triliun dibiayai melalui pinjaman bank.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
