medcom.id, Jakarta: Asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di Monas, mendatangi kantor DPRD DKI Jakarta. 30 orang PKL ini diterima Wakil Ketua DPRD, M. Taufik di ruangan Fraksi Partai Gerindra.
"Langkah ini tetap, kalau ada keluhan langsung disampaikan, sengaja saya undang saudara di ruang Fraksi Gerindra. Sehingga mana yang bisa diperjuangkan, kita perjuangkan," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, di Ruang Fraksi Gerindra, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2014).
Taufik memberikan kesempatan untuk PKL menumpahkan keluh kesah mereka kepada DPRD. Sebagian besar keluh kesah ditunjukkan kepada Pemprov DKI yang melakukan semena-mena melakukan penggusuran. "Masak salah satu prestasi pemerintah yang baik, kalau bersihin PKL, ini pertanyaan mengusik saya," imbuh M. Taufik.
Menurut Taufik, pihaknya perlu melakukan kajian revisi Perda No. 8 Tahun 2007. Dia menilai, hal ini yang menjadi akar masalah ketidakjelasan nasib PKL tersebut. "Catatan kami, ini akan kita dialog dengan yang berwewenang. Kami akan kaji Perda dan Pergubnya seperti apa," pungkas Taufik.
medcom.id, Jakarta: Asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di Monas, mendatangi kantor DPRD DKI Jakarta. 30 orang PKL ini diterima Wakil Ketua DPRD, M. Taufik di ruangan Fraksi Partai Gerindra.
"Langkah ini tetap, kalau ada keluhan langsung disampaikan, sengaja saya undang saudara di ruang Fraksi Gerindra. Sehingga mana yang bisa diperjuangkan, kita perjuangkan," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, di Ruang Fraksi Gerindra, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2014).
Taufik memberikan kesempatan untuk PKL menumpahkan keluh kesah mereka kepada DPRD. Sebagian besar keluh kesah ditunjukkan kepada Pemprov DKI yang melakukan semena-mena melakukan penggusuran. "Masak salah satu prestasi pemerintah yang baik, kalau
bersihin PKL, ini pertanyaan mengusik saya," imbuh M. Taufik.
Menurut Taufik, pihaknya perlu melakukan kajian revisi Perda No. 8 Tahun 2007. Dia menilai, hal ini yang menjadi akar masalah ketidakjelasan nasib PKL tersebut. "Catatan kami, ini akan kita dialog dengan yang berwewenang. Kami akan kaji Perda dan Pergubnya seperti apa," pungkas Taufik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
