Jakarta: Anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zulkifli mendukung bila ada kebijakan lockdown di Ibu Kota. Menurutnya, langkah itu harus diambil guna menekan laju penularan covid-19.
"Saya lebih setuju kalau Jakarta di lockdown dulu sebulan atau dua bulan," kata Taufik saat dihubungi Media Indonesia, Jakarta, Senin, 28 Juni 2021.
Di masa lockdown, seluruh warga DKI harus divaksin. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus memenuhi kebutuhan rakyat.
"Setidaknya, kebutuhan barang primer seperti sembako," ujar anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Baca: Banyak Usulan Lockdown, Jokowi: PPKM Mikro Kebijakan Paling Tepat
Opsi lockdown harus diambil mengingat kasus positif sudah sangat tinggi. Dalam sehari penambahan kasus positif sudah lebih dari 21 ribu.
"Kita berkorban lockdown 100 persen selama dua atau tiga bulan. Tapi setelah itu diharapkan tingkat pandemi di Jakarta turut secara signifikan," ucapnya.
Setelah masalah kesehatan warga selesai barulah Jakarta bisa bicara pembangunan ekonomi. Namun, ia menyoroti masalah izin lockdown yang membutuhkan persetujuan pemerintah pusat. Sebab, menurut dia, pemerintah pusat kerap kali berseberangan dengan pemerintah daerah.
Jakarta: Anggota DPRD
DKI Jakarta Muhammad Taufik Zulkifli mendukung bila ada kebijakan
lockdown di Ibu Kota. Menurutnya, langkah itu harus diambil guna menekan laju penularan
covid-19.
"Saya lebih setuju kalau Jakarta di
lockdown dulu sebulan atau dua bulan," kata Taufik saat dihubungi
Media Indonesia, Jakarta, Senin, 28 Juni 2021.
Di masa
lockdown, seluruh warga DKI harus divaksin. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus memenuhi kebutuhan rakyat.
"Setidaknya, kebutuhan barang primer seperti sembako," ujar anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Baca:
Banyak Usulan Lockdown, Jokowi: PPKM Mikro Kebijakan Paling Tepat
Opsi
lockdown harus diambil mengingat kasus positif sudah sangat tinggi. Dalam sehari penambahan kasus positif sudah lebih dari 21 ribu.
"Kita berkorban
lockdown 100 persen selama dua atau tiga bulan. Tapi setelah itu diharapkan tingkat pandemi di Jakarta turut secara signifikan," ucapnya.
Setelah masalah kesehatan warga selesai barulah Jakarta bisa bicara pembangunan ekonomi. Namun, ia menyoroti masalah izin
lockdown yang membutuhkan persetujuan pemerintah pusat. Sebab, menurut dia, pemerintah pusat kerap kali berseberangan dengan pemerintah daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
