Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Medcom.id/Nur Azizah.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Medcom.id/Nur Azizah.

Kinerja Anies Samar

Nasional pemprov dki anies-sandi
Nur Azizah • 16 Oktober 2018 13:24
Jakarta: Kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama satu tahun menjabat belum terlihat. Anies diminta tidak terlalu lama melakukan konsolidasi karena banyak kebijakan strategis yang harus dijalankan.
 
"Itu wajar di tahun pertama (melakukan konsolidasi). Tapi jangan terlalu lama. Masih ada kebijakan strategis yang menunggu," kata Pengamat Perkotaan Yayat Supriatna saat dihubungi, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018.
 
Yayat mencontohkan program hunian DP Rp0 yang baru diberi nama Solusi Rumah Warga (Samawa). Pembiayaan program itu belum jelas. Sudah setahun, program hunian murah ini belum rampung.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Meski sudah mengeluarkan Pergub terkait progaram DP Rp0, Pemprov DKI belum membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
 
"Kebijakan ini masih tanda tanya siapa yang membayar bunga cicilan, apakah dari APBD. Oke lah APBD-nya bisa. Tapi menyangkut suku bunga kan panjang, 15 tahun, apakah APBD yang akan datang akan menjamin?" kata Yayat.
 
Yayat juga menyoroti program One Karcis One Trip (OK OtriP) yang berganti nama menjadi Jakarta Lingko. Program tersebut sudah diuji coba empat kali sebelum akhirnya dijalankan awal Oktober 2018.
 
Kelemahan program ini, Pemprov tidak bisa mengawasi tindak tanduk sopir angkot OK Otrip. Pasalnya, berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM), sopir tidak boleh ngetem, merokok dan harus memakai seragam operator, dan menerima uang cash.
 
Yayat juga menyayangkan perubahan nama Ok OTrip menjadi Jak Lingko. Ia menduga, ada yang tidak beres dalam program sebelumnya.
 
"Terus OK Otrip,kenapa rebranding? Mungkin ada yang kurang dari OK Otrip. Misal biaya operasional ditanggung dulu oleh angkot," imbuh dia.
 
Prestasi Satu Tahun Anies
 
Kendati penuh catatan, namun Yayat mengapresiasi kegesitan Anies dalam beberapa hal. Misalnya, pembatalan izin 13 proyek reklamasi.
 
"Kalau reklamasi cepat sekali, dengan adanya keputusan pembatalan tentang izin itu, praktis sama sekali reklamasi henti," ujar dia.
 
Kendati begitu, ada konsekuensi yang harus ditanggung Anies. Pertama, ihwal Investasi yang berkurang. Kedua, Anies harus memikirkan tata ruang yang baru.
 
Keberhasilan Anies dalam meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI patut diapresiasi. Pasalnya, sejak kepemimpinan Mantan Gubernur DKI Jakarta Jokowi Widodo hingga Djarot Saiful Hidayat, Pemprov DKI harus berpuas menerima predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP).
 
"DKI tadinya enggak pernah dapat WTP dari BPK, sekarang dapat. Beliau bilang bekerja lah sesuai aturan. Sekarang DKI dapat WTP, ini bentuk penataan administratif," kata Yayat.
 
Namun, karena itu Anies jadi ragu berinovasi. Pelibatan pihak swasta pun berkurang.
 
"Libatkanlah masyarakat atau kelompok yang punya kepedulian, inovasi, memiliki gagasan," katanya.
 
Baca: Pengamat: Anies Ingin Beda dengan Pendahulunya
 
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersyukur bisa melewati satu tahun sebagai pemimpin Jakarta. Ia mengatakan selama setahun ini diisi dengan mendirikan pondasi-pondasi untuk empat tahun mendatang.
 
"Alhamdulillah kita bersyukur atas perjalanan setahun ini. Insyaallah pondasi-pondasinya sudah siap tinggal meneruskan tahun kedua, ketiga, dan keempat," kata Anies di Gelora Bung Karno, Selasa 16 Oktober 2018.
 
Anies menyebut sebagian janji-janjinya sudah terlaksana. Janji-janji itu dia tuangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
 

 

(FZN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif