Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan tahun 2018 dilakukan dalam rangka perbaikan fasilitas. Ia memastikan kenaikan NJOP dibarengi dengan peningkatan keadilan.
"NJOP itu naik satu karena berkaitan dengan perubahan fungsi dan ada fasilitas prasarana jalan tol yang dibangun. Misalnya di Jakarta timur banyak jalan tol yang dibangun dan aksesnya jadi baik, harga tanahnya juga meningkat. Nah, harga tanah yang meningkat juga harus diikuti dengan nilai NJOP yang disesuaikan," kata Sandi di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Sabtu, 7 Juli 2018.
Sandi meyakini, kenaikan NJOP ini adil bagi masyarakat. Dengan NJOP yang naik dia meyakini akan berpengaruh positif juga bagi pertumbuhan anggaran penerimaan DKI Jakarta.
"Kita memastikan kita bisa menghadirkan satu kesetaraan bagi warga masyarakatnya. Ini juga jadi tuntutan banyak masyarakat begitu fasilitas meningkat, aksesnya, harga tanahnya meningkat dan ini akan mendorong infrastruktur," beber dia.
Sandi mengakui memang ada pihak-pihak yang tidak setuju dan menurut dirinya sebagian besar merupakan pengusaha. Sebab, pengusaha akan susah menjual kepada masyarakat.
"Ya tentunya pengusaha. Saya tahulah pengusaha. Pengusaha itu kalau dinaikin ya tentulah enggak pernah setuju, saya dulu juga pengusaha. Tapi, (NJOP) yang dinaikan itu buat harga masyarakat, masyarakat yang di situ menikmati juga ketika harganya naik," tandas dia.
Pada Rabu, 4 Juli 2018 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan tahun 2018.
Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2018 yang saat itu juga telah diundangkan.
Keputusan ini dianggap menambah beban industri properti yang saat ini masih melemah. Masyarakat pun semakin sulit untuk membeli rumah di Ibu Kota.
Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan tahun 2018 dilakukan dalam rangka perbaikan fasilitas. Ia memastikan kenaikan NJOP dibarengi dengan peningkatan keadilan.
"NJOP itu naik satu karena berkaitan dengan perubahan fungsi dan ada fasilitas prasarana jalan tol yang dibangun. Misalnya di Jakarta timur banyak jalan tol yang dibangun dan aksesnya jadi baik, harga tanahnya juga meningkat. Nah, harga tanah yang meningkat juga harus diikuti dengan nilai NJOP yang disesuaikan," kata Sandi di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Sabtu, 7 Juli 2018.
Sandi meyakini, kenaikan NJOP ini adil bagi masyarakat. Dengan NJOP yang naik dia meyakini akan berpengaruh positif juga bagi pertumbuhan anggaran penerimaan DKI Jakarta.
"Kita memastikan kita bisa menghadirkan satu kesetaraan bagi warga masyarakatnya. Ini juga jadi tuntutan banyak masyarakat begitu fasilitas meningkat, aksesnya, harga tanahnya meningkat dan ini akan mendorong infrastruktur," beber dia.
Sandi mengakui memang ada pihak-pihak yang tidak setuju dan menurut dirinya sebagian besar merupakan pengusaha. Sebab, pengusaha akan susah menjual kepada masyarakat.
"Ya tentunya pengusaha. Saya tahulah pengusaha. Pengusaha itu kalau dinaikin ya tentulah enggak pernah setuju, saya dulu juga pengusaha. Tapi, (NJOP) yang dinaikan itu buat harga masyarakat, masyarakat yang di situ menikmati juga ketika harganya naik," tandas dia.
Pada Rabu, 4 Juli 2018 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan tahun 2018.
Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2018 yang saat itu juga telah diundangkan.
Keputusan ini dianggap menambah beban industri properti yang saat ini masih melemah. Masyarakat pun semakin sulit untuk membeli rumah di Ibu Kota.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SCI)
