Kota Tua Jakarta Masih Berupaya Masuk Daftar Warisan Dunia

Jakarta: Kawasan Kota Tua Jakarta batal menjadi salah satu warisan dunia United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).  Kepala Satuan Layanan Informasi Kota Tua Irfal Guci mengatakan peristiwa ini menjadi momen bagi Pemprov DKI Jakarta untuk berbenah. Khususnya dalam hal manajemen pengelolaan kawasan wisata Kota Tua. "Kembali ke persoalan mendasar. Ini saatnya kita berbenah, menyadari, dan memperbaiki segala kondisi yang belum kita persiapkan dengan baik," ujarnya, dalam Selamat Pagi Indonesia, Selasa, 10 Juli 2018. International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) menyebut kegagalan Kota Tua jadi warisan dunia lantaran reklamasi dan keberadaan bangunan baru. Namun, kata Irfal, ada hal yang lebih penting yang tidak dipikirkan pemerintah saat mendaftarkan Kota Tua sebagai salah satu warisan budaya dunia. "Menurut saya, tema yang kita angkat yakni Kota Tua sebagai jalur perdagangan terlalu umum," kata dia. Irfal mengatakan, menempatkan tema Kota Tua sebagai jalur perdagangan saat didaftarkan ke UNESCO terlalu umum. Padahal ada satu tema lain yang dianggap bisa membuat Kota Tua lebih spesial ketimbang sebagai jalur perdagangan. Seperti halnya Tiongkok yang disebut sebagai jalur sutera, Kota Tua bisa diusulkan kembali ke UNESCO dengan tema jalur rempah. Tema ini dinilai lebih menarik karena rempah berdampak dijajahnya Indonesia oleh bangsa asing. "Era rempah membuat renaisans di Eropa sana dan memunculkan teori bumi bulat. Ini berpengaruh pada universal value-nya. Kalau hanya era perdagangan rasanya terlalu umum," ungkapnya. Soal revitalisasi yang dinilai belum maksimal dilakukan, Irfal menilai yang perlu diperbaiki saat ini untuk menambah nilai plus bagi UNESCO adalah manajemen kawasan. Belajar dari kota-kota tua di dunia, Indonesia dirasakan perlu belajar ke negara-negara lain seperti Thailand atau Malaysia yang sukses dalam manajemen pengelolaan kawasan. "Di sana ada komitmen anggaran dan lain sebagainya dari pusat sampai ke provinsi. Sekarang ini di kita komitmen itu belum ada. Saya kira perlu pembenahan organisasi karena kita belum menjadi leading sector untuk itu," jelas dia.