Pemprov DKI Atur Pertemuan Dengan Baznas
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) berbincang bersama Wakil Gubernur Sandiaga Uno (kanan) saat memimpin rapat bersama SKPD di Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/10). MI/ARYA MANGGALA.
Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) terkait legalitas Badan Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh (Bazis) DKI.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan, waktu pertemuan dengan Baznas masih diatur. "Kita sudah memintakan waktu bertemu Kepala Baznas Pak Bambang. Namun belum ada waktu," kata Sandiaga di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 4 Juni 2018.

Sandiaga menjelaskan, harus ada pembahasan bersama terkait posisi Bazis DKI. Menurutnya, badan tersebut memang sudah terlahir lama, sejak 1968. Sehingga aneh jika sekarang dipermasalahkan.


Untuk itu, Sandiaga bakal mengajukan dua pilihan terkait legalitas Bazis DKI. Pertama yakni mempertahankan nama badan tersebut, melalui kerja sama dengan Baznas. Pertimbangannya karena nama Bazis DKI sudah familiar.

Kedua, Pemprov DKI akan mengubah Bazis menjadi lembaga amal zakat (LAZ) yang juga kerja sama dengan Baznas. "Pokoknya kita pastikan Bazis DKI itu legal dan punya landasan hukum yang jelas," jelas Sandiaga.

Lebih lanjut ia membeberkan bagaimana kinerja Bazis DKI selama ini. Menurut Sandiaga, sejauh ini badan tersebut mendapat donasi dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ke depan, ia akan mendorong Bazis DKI mendapat sumbangan dari swasta.

"Bazis dapat donasi dari ASN. Kita ingin mendorong mereka dapat dari swasta," tandas Sandiaga.



(DEN)