Jakarta: Ombudsman Jakarta Raya menilai lolosnya selebgram Helena Lim dan teman-temannya menerima vaksin covid-19 menunjukkan buruknya pendataan tenaga kesehatan (nakes) di Jakarta. Ombudsman bakal meminta keterangan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
"Ada potensi bahwa ini merupakan fenomena puncak gunung es terkait buruknya database nakes dan alur distribusi vaksin bagi nakes yang berhak mendapatkan vaksinasi tahap awal di Jakarta," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho, dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 Februari 2021.
Ombudsman Jakarta Raya akan meminta keterangan pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta terkait peristiwa tersebut. Mekanisme pemeriksaan atas prakarsa sendiri (own motion investigation) tanpa menunggu laporan dari masyarakat.
Teguh menegaskan pemeriksaan tersebut bukan semata-mata untuk mencari kesalahan. Namun, upaya perbaikan bila ada celah dalam database dan mekanisme distribusi vaksin.
(Baca: Viral Dapat Jatah Vaksinasi, Helena Lim Bakal Diperiksa Polisi)
Pemeriksaan tersebut perlu dilakukan sebagai bagian evaluasi untuk Dinkes dan Gugus Tugas Covid-19 Jakarta. “Kebocoran ini juga dapat kita lihat sebagai blessing in disguised terhadap tata kelola vaksinasi di Jakarta. Karena di tahap pertama yang jumlahnya kecil, kebocoran itu sudah muncul dan upaya perbaikan bisa segera dilakukan," ucap dia.
Teguh menyoroti sistem verifikasi penerima vaksin covid-19 yang semestinya tercatat dari proses perencanaan sampai ke tahap pembinaan dan pengawasan. Artinya, sejak awal vaksin yang akan diberikan sudah dipastikan ditujukan kepada penerima yang diajukan dalam tahap perencanaan.
Dia mempertanyakan petugas Puskesmas Kebon Jeruk mudah memberikan persetujuan vaksinasi covid-19. "Apakah sistem yang disiapkan Pemprov DKI gagal menampilkan nama penerima berdasarkan nama dan alamat yang boleh divaksin di puskesmas tersebut?" tanya dia.
Pemanggilan bakal dilakukan dalam waktu dekat. Teguh berharap kebocoran tersebut bukan kesalahan sistemik.
"Namun, jika memang kelemahannya sistemik, kami segera memberikan saran dan tindakan korektif bagi perbaikan pelayanan vaksinasi," tutur dia.
Jakarta: Ombudsman Jakarta Raya menilai lolosnya selebgram Helena Lim dan teman-temannya menerima
vaksin covid-19 menunjukkan buruknya pendataan tenaga kesehatan (nakes) di Jakarta. Ombudsman bakal meminta keterangan Dinas Kesehatan
DKI Jakarta.
"Ada potensi bahwa ini merupakan fenomena puncak gunung es terkait buruknya database nakes dan alur distribusi vaksin bagi nakes yang berhak mendapatkan vaksinasi tahap awal di Jakarta," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho, dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 Februari 2021.
Ombudsman Jakarta Raya akan meminta keterangan pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta terkait peristiwa tersebut. Mekanisme pemeriksaan atas prakarsa sendiri (
own motion investigation) tanpa menunggu laporan dari masyarakat.
Teguh menegaskan pemeriksaan tersebut bukan semata-mata untuk mencari kesalahan. Namun, upaya perbaikan bila ada celah dalam database dan mekanisme distribusi vaksin.
(Baca:
Viral Dapat Jatah Vaksinasi, Helena Lim Bakal Diperiksa Polisi)
Pemeriksaan tersebut perlu dilakukan sebagai bagian evaluasi untuk Dinkes dan Gugus Tugas Covid-19 Jakarta. “Kebocoran ini juga dapat kita lihat sebagai
blessing in disguised terhadap tata kelola vaksinasi di Jakarta. Karena di tahap pertama yang jumlahnya kecil, kebocoran itu sudah muncul dan upaya perbaikan bisa segera dilakukan," ucap dia.
Teguh menyoroti sistem verifikasi penerima vaksin covid-19 yang semestinya tercatat dari proses perencanaan sampai ke tahap pembinaan dan pengawasan. Artinya, sejak awal vaksin yang akan diberikan sudah dipastikan ditujukan kepada penerima yang diajukan dalam tahap perencanaan.
Dia mempertanyakan petugas Puskesmas Kebon Jeruk mudah memberikan persetujuan vaksinasi covid-19. "Apakah sistem yang disiapkan Pemprov DKI gagal menampilkan nama penerima berdasarkan nama dan alamat yang boleh divaksin di puskesmas tersebut?" tanya dia.
Pemanggilan bakal dilakukan dalam waktu dekat. Teguh berharap kebocoran tersebut bukan kesalahan sistemik.
"Namun, jika memang kelemahannya sistemik, kami segera memberikan saran dan tindakan korektif bagi perbaikan pelayanan vaksinasi," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
