Jakarta: Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah, meminta peran dan fungsi Satgas Covid-19 perusahaan diefektifkan. Hal ini demi menekan penularan covid-19 di lingkungan kantor, khususnya usai libur lebaran.
"Yang paling penting bagaimana kita menyosialisasikan kepada seluruh perusahaan dan perkantoran agar mereka mengefektifkan Satgas Internal Covid-19," kata Andri di GOR Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Juni 2021.
Andri mengatakan Satgas Covid-19 perusahaan mesti memastikan penerapan protokol kesehatan di lingkungan kantor berjalan ketat. Sebab, petugas Pemprov DKI tak sebanding dengan jumlah perusahaan dan perkantoran di Ibu Kota.
(Baca: Klaster Perkantoran Meningkat, Ini Kata Menaker)
"Tim kita ada 54. Satu tim mengawasi tiga perusahaan atau perkantoran. Sedangkan jumlah perkantoran dan perusahaan di DKI yang wajib lapor online dengan Kementerian Ketenagakerjaan ada 84 ribu," papar Andri.
Andri menyebut pengawasan tak efektif bila hanya dilakukan pemerintah daerah. Oleh karena itu pengawasan internal mesti berjalan baik.
"Pengawasan ini dilakukan semata-mata untuk kebaikan perusahaan dan perkantoran tersebut. Dan ini harus dilakukan secara bersama-sama," tutur dia.
Jakarta: Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi
DKI Jakarta, Andri Yansyah, meminta peran dan fungsi
Satgas Covid-19 perusahaan diefektifkan. Hal ini demi menekan penularan covid-19 di lingkungan
kantor, khususnya usai libur lebaran.
"Yang paling penting bagaimana kita menyosialisasikan kepada seluruh perusahaan dan perkantoran agar mereka mengefektifkan Satgas Internal Covid-19," kata Andri di GOR Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Juni 2021.
Andri mengatakan Satgas Covid-19 perusahaan mesti memastikan penerapan protokol kesehatan di lingkungan kantor berjalan ketat. Sebab, petugas Pemprov DKI tak sebanding dengan jumlah perusahaan dan perkantoran di Ibu Kota.
(Baca:
Klaster Perkantoran Meningkat, Ini Kata Menaker)
"Tim kita ada 54. Satu tim mengawasi tiga perusahaan atau perkantoran. Sedangkan jumlah perkantoran dan perusahaan di DKI yang wajib lapor online dengan Kementerian Ketenagakerjaan ada 84 ribu," papar Andri.
Andri menyebut pengawasan tak efektif bila hanya dilakukan pemerintah daerah. Oleh karena itu pengawasan internal mesti berjalan baik.
"Pengawasan ini dilakukan semata-mata untuk kebaikan perusahaan dan perkantoran tersebut. Dan ini harus dilakukan secara bersama-sama," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
