medcom.id, Jakarta: Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta mulai mencabut dukungan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sebab, penyelidikan kasus itu telah dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Ahok berharap hak angket tetap berjalan hingga selesai.
"Saya bersyukur ada angket. Kami harap angket terus berjalan, jangan dicabut. Hak angket ini bisa mengungkap siapa yang menciptakan dan memasukkan anggaran siluman seperti itu," kata Ahok di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).
Menurut Ahok, hak angket menjadi pintu pembuka agar Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak selalu menjadi korban. Dia mencontohkan, tujuh tahun lalu, sejumlah Pegawai Negeri Sipil DKI Jakarta, harus rela di penjara, akibat dipaksa belanja dengan anggaran yang tidak pantas.
“Kami tidak ingin jadi korban, selalu SKPD yang jadi korban. Tahun 2007, kasihan sekali anak-anak muda. PNS kami masuk penjara karena belanja filling cabinet yang tidak bisa masuk ke sekolah. Tapi orang yang menitipkan filling cabinet sebagai anggaran siluman, tidak ada satupun tersentuh,” ujarnya.
Ahok bersyukur program e-budgetingnya mendapat dukungan penuh, baik dari Presiden Joko Widodo maupun Mendagri Tjahjo Kumolo. Sebab, dengan e-budgeting, anggaran siluman dapat terdeteksi dan dipangkas.
"Saya yakin, kalau kita bisa tepat menganggarkan uang sesuai belanja, tanpa ada silpa yang besar di seluruh Indonesia dan bisa menyelesaikan APBD tepat waktu, Presiden tidak perlu utang ke luar negeri" ujarnya.
medcom.id, Jakarta: Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta mulai mencabut dukungan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sebab, penyelidikan kasus itu telah dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Ahok berharap hak angket tetap berjalan hingga selesai.
"Saya bersyukur ada angket. Kami harap angket terus berjalan, jangan dicabut. Hak angket ini bisa mengungkap siapa yang menciptakan dan memasukkan anggaran siluman seperti itu," kata Ahok di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).
Menurut Ahok, hak angket menjadi pintu pembuka agar Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak selalu menjadi korban. Dia mencontohkan, tujuh tahun lalu, sejumlah Pegawai Negeri Sipil DKI Jakarta, harus rela di penjara, akibat dipaksa belanja dengan anggaran yang tidak pantas.
“Kami tidak ingin jadi korban, selalu SKPD yang jadi korban. Tahun 2007, kasihan sekali anak-anak muda. PNS kami masuk penjara karena belanja filling cabinet yang tidak bisa masuk ke sekolah. Tapi orang yang menitipkan filling cabinet sebagai anggaran siluman, tidak ada satupun tersentuh,” ujarnya.
Ahok bersyukur program e-budgetingnya mendapat dukungan penuh, baik dari Presiden Joko Widodo maupun Mendagri Tjahjo Kumolo. Sebab, dengan e-budgeting, anggaran siluman dapat terdeteksi dan dipangkas.
"Saya yakin, kalau kita bisa tepat menganggarkan uang sesuai belanja, tanpa ada silpa yang besar di seluruh Indonesia dan bisa menyelesaikan APBD tepat waktu, Presiden tidak perlu utang ke luar negeri" ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
