medcom.id, Jakarta: Relokasi warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, harga mati. Pemprov DKI akan tetap meratakan rumah warga di bantaran Kali Ciliwung, meski warga ngotot melawan.
"Penertiban akan terus dilakukan. Mau kapan lagi DKI dikurangi banjirnya. Kita ingin membebaskan masyarakat dari luapan Kali Ciliwung," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2015).
Saifullah mengatakan, penertiban ini bukan tanpa rencana. Pemprov sudah menyosialisasikan penggusuran Kampung Pulo sejak tahun kemarin. Warga Kampung Pulo pun sudah tahu akan dipindahkan.
Dia berpesan, warga menurut. Apalagi, rusun yang disediakan lebih manusiawi daripada berdesakkan di bantaran kali.
"Masyarakat yang sedikit itu mengikuti masyarakat yang kebanyakan sudah pindah ke rusun. Di sana mereka lebih manusiawi kok. Hanya mungkin belum bisa beradaptasi," imbuh dia.
Disinggung soal warga yang meminta uang kerohiman, Saifullah balik mempertanyakan keabsahan izin tinggal warga. Sebab, tanah yang ditempati warga milik negara.
"Mereka yang menuntut tanah untuk diganti rugi. Kita sudah pelajari bahwa DKI tidak bisa membayar, karena tanah itu milik negara. Tidak ada dasarnya kita membayar tanah itu. Bahkan DKI sudah menyiapkan rusun," tegas dia.
medcom.id, Jakarta: Relokasi warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, harga mati. Pemprov DKI akan tetap meratakan rumah warga di bantaran Kali Ciliwung, meski warga ngotot melawan.
"Penertiban akan terus dilakukan. Mau kapan lagi DKI dikurangi banjirnya. Kita ingin membebaskan masyarakat dari luapan Kali Ciliwung," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2015).
Saifullah mengatakan, penertiban ini bukan tanpa rencana. Pemprov sudah menyosialisasikan penggusuran Kampung Pulo sejak tahun kemarin. Warga Kampung Pulo pun sudah tahu akan dipindahkan.
Dia berpesan, warga menurut. Apalagi, rusun yang disediakan lebih manusiawi daripada berdesakkan di bantaran kali.
"Masyarakat yang sedikit itu mengikuti masyarakat yang kebanyakan sudah pindah ke rusun. Di sana mereka lebih manusiawi kok. Hanya mungkin belum bisa beradaptasi," imbuh dia.
Disinggung soal warga yang meminta uang kerohiman, Saifullah balik mempertanyakan keabsahan izin tinggal warga. Sebab, tanah yang ditempati warga milik negara.
"Mereka yang menuntut tanah untuk diganti rugi. Kita sudah pelajari bahwa DKI tidak bisa membayar, karena tanah itu milik negara. Tidak ada dasarnya kita membayar tanah itu. Bahkan DKI sudah menyiapkan rusun," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TII)
