Jakarta: Sejumlah anggota DPRD DKI merespons tudingan politik uang dalam proses pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta. Tudingan itu datang dari Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest Tanudjaja.
Fraksi Gerindra dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai pengusung wagub DKI paling vokal menanggapi hal ini. Mereka membantah tudingan tersebut.
"Saya enggak tahu maksudnya jual beli jabatan tuh apa. Kursi (wagub) satu, cawagubnya dua, terus jual belinya gimana?" kata Ketua Fraksi PKS Suhaimi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Juli 2019.
Baca: Paripurna Wagub DKI Diharapkan Tepat Waktu
Suhaimi bingung dengan tudingan itu. Apalagi, dua kandidat tersebut berasal dari PKS. Mereka ialah Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.
"Siapa pun yang jadi (wagub) tidak masalah. Agung jadi alhamdulillah, Syaikhu jadi (juga) alhamdulillah," ujarnya.
Sekretaris Fraksi Gerindra Syarif tak kalah keras. Ia menyebut pernyataan politikus PSI itu hoaks dan bisa diperkarakan. Namun, Syarif tak ingin larut dengan pernyataan itu.
"Halusinasi kali, enggak penting ditanggapi," ucap Syarif.
Ketua Pansus Wagub DKI Mohamad Ongen Sangaji enggan berkomentar banyak. Ongen menilai PSI tidak mengikuti perkembangan wagub DKI secara langsung kendati terbuka untuk umum.
"Jadi saya enggak mau menanggapi Rian karena saya tidak kenal dengan yang bersangkutan," kata Ketua Fraksi Hanura itu.
Wakil Ketua Pansus DKI Bestari Barus juga angkat bicara. Bestari mengimbau PSI tidak mengajari anggota dewan. PSI juga diminta tidak menggurui KPK untuk mengambil tindakan.
"Kita semua di DPRD ini paham betul bahwa teman-teman di KPK mengawasi kita," tutur Ketua Fraksi NasDem itu.
Bestari khawatir partai besutan Grace Natalie itu dianggap menyebar fitnah dan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bestari menyarankan PSI membenahi diri sebelum duduk di kursi dewan periode 2019-2024.
Pendapat lain diutarakan penasehat Fraksi Golkar Ramly Muhammad. Dia tidak ingin menilai benar-salahnya pernyataan Rian.
Baca: Gerindra Jamin Pemilihan Wagub DKI Bebas Politik Uang
Ramly mengatakan PSI perlu merasakan sendiri asam garam duduk di kursi dewan. PSI juga bisa ikut serta membahas calon pengganti Sandiaga Uno jika masalah ini tak rampung sekarang.
"(Biar) dia saja yang merasakan konflik di dalamnya," kata Ramly.
Jakarta: Sejumlah anggota DPRD DKI merespons tudingan politik uang dalam proses pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta. Tudingan itu datang dari Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest Tanudjaja.
Fraksi Gerindra dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai pengusung wagub DKI paling vokal menanggapi hal ini. Mereka membantah tudingan tersebut.
"Saya enggak tahu maksudnya jual beli jabatan tuh apa. Kursi (wagub) satu, cawagubnya dua, terus jual belinya gimana?" kata Ketua Fraksi PKS Suhaimi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Juli 2019.
Baca: Paripurna Wagub DKI Diharapkan Tepat Waktu
Suhaimi bingung dengan tudingan itu. Apalagi, dua kandidat tersebut berasal dari PKS. Mereka ialah Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.
"Siapa pun yang jadi (wagub) tidak masalah. Agung jadi
alhamdulillah, Syaikhu jadi (juga)
alhamdulillah," ujarnya.
Sekretaris Fraksi Gerindra Syarif tak kalah keras. Ia menyebut pernyataan politikus PSI itu hoaks dan bisa diperkarakan. Namun, Syarif tak ingin larut dengan pernyataan itu.
"Halusinasi kali, enggak penting ditanggapi," ucap Syarif.
Ketua Pansus Wagub DKI Mohamad Ongen Sangaji enggan berkomentar banyak. Ongen menilai PSI tidak mengikuti perkembangan wagub DKI secara langsung kendati terbuka untuk umum.
"Jadi saya enggak mau menanggapi Rian karena saya tidak kenal dengan yang bersangkutan," kata Ketua Fraksi Hanura itu.
Wakil Ketua Pansus DKI Bestari Barus juga angkat bicara. Bestari mengimbau PSI tidak mengajari anggota dewan. PSI juga diminta tidak menggurui KPK untuk mengambil tindakan.
"Kita semua di DPRD ini paham betul bahwa teman-teman di KPK mengawasi kita," tutur Ketua Fraksi NasDem itu.
Bestari khawatir partai besutan Grace Natalie itu dianggap menyebar fitnah dan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bestari menyarankan PSI membenahi diri sebelum duduk di kursi dewan periode 2019-2024.
Pendapat lain diutarakan penasehat Fraksi Golkar Ramly Muhammad. Dia tidak ingin menilai benar-salahnya pernyataan Rian.
Baca: Gerindra Jamin Pemilihan Wagub DKI Bebas Politik Uang
Ramly mengatakan PSI perlu merasakan sendiri asam garam duduk di kursi dewan. PSI juga bisa ikut serta membahas calon pengganti Sandiaga Uno jika masalah ini tak rampung sekarang.
"(Biar) dia saja yang merasakan konflik di dalamnya," kata Ramly.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
