Ilustrasi Medcom.id.
Ilustrasi Medcom.id.

Disdik DKI Diminta Memperhatikan Daya Tampung PPDB

Antara • 26 Mei 2022 00:05
Jakarta: Ombudsman Jakarta Raya meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta memperhatikan daya tampung sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2022/2023. Khususnya pada tingkat SMA/SMK.
 
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Ombudsman Jakarta Raya Dedy Irsan menemukan ketentuan soal daya tampung beberapa SMA/SMK di wilayah tugasnya termasuk di Jakarta banyak diabaikan. Dia menyebut ada sekolah yang memaksakan lebih dari 40 orang siswa per kelas atau bahkan kemungkinan sekolah menggunakan ruang laboratorium atau perpustakaan untuk menampung kelebihan siswa itu.
 
Namun, Dedy tidak memberikan detail berapa jumlah sekolah yang mengabaikan persoalan daya tampung tersebut. Mengingat cakupan pengawasan lembaga ini meliputi DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Depok.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia mengatakan fakta soal daya tampung akan terlihat bukan dari hasil akhir pengumuman PPDB. Namun, akan ditemukan apabila membandingkan regulasi daya tampung dengan jumlah siswa saat awal tahun ajaran baru.
 
"Oleh karena itu, wajar banyak orang tua atau wali murid menyampaikan kepada kami mengenai relevansi pelaksanaan PPDB jika masih banyak yang diterima melalui jalur di luar PPDB," kata Dedy di Jakarta, Rabu, 25 Mei 2022.
 
Baca: Kemendikbudristek Pastikan Pantau Ketat Kasus Hepatitis Akut di Sekolah
 
Di sisi lain, tidak sedikit SMA/SMK yang malah belum memenuhi kuota. Dia menilai sekolah yang selama ini dicap favorit akan cenderung melanggar ketentuan daya tampung dan sebaliknya sekolah negeri lain justru kekurangan siswa.
 
Selama ini, kata dia, Ombudsman RI banyak menemukan persoalan PPDB di antaranya intervensi, intimidasi, pungutan liar, suap atau gratifikasi kepada penyelenggara PPDB. Selain masalah itu, temuan klasik lain di antaranya gangguan aplikasi, jaringan, desain regulasi lemah, dukungan anggaran, hingga kompetensi SDM minim, persiapan kurang dan tindak lanjut laporan atau pengaduan yang lamban.
 
Pihaknya meminta Dinas Pendidikan untuk berupaya lebih serius memastikan pemerataan kualitas pendidikan, program, dan layanan pendidikan. Untuk jangka panjang, Dinas Pendidikan diharapkan berkolaborasi dengan sekolah swasta.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif