Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta tidak main-main dalam mengelola anggaran penanganan banjir. Apalagi, anggaran yang disiapkan sangat besar, lebih dari Rp4 triliun.
“Anggarannya yang diusulkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tak main-main sebesar Rp4,05 triliun. Saya minta komitmennya untuk kerja yang betul,” tegas Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, dalam keterangan tertulis, Selasa, 10 November 2020.
Prasetyo mengatakan anggaran itu disiapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD 2021. Dana itu dari pinjaman pemerintah pusat ke Pemprov DKI dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pinjaman anggaran untuk meningkatkan infrastruktur pengendalian banjir sebesar Rp3,1 triliun. Sisanya dari APBD DKI Jakarta.
Prasetyo meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga DKI dalam memanfaatkan anggaran. Sehingga, banjir tidak terulang akibat program revitalisasi trotoar di sejumlah wilayah Jakarta.
“Saya juga akan menggagas apel siaga banjir untuk mengetahui jumlah pasukan biru, oranye, hijau, dan alat-alat berat yang akan disiapkan,” ujar Ketua DPRD DKI itu.
Baca: 50 RPTRA di Jakpus Disiapkan Jadi Tempat Pengungsian Korban Banjir
Prasetyo mengatakan seluruh persiapan mencegah dan menangani banjir harus maksimal. Dengan begitu, Pemprov DKI mengetahui kelebihan dan kekurangan sumber daya yang dimiliki agar dialokasikan dengan tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Dinas SDA DKI, Juaini, menjelaskan anggaran Rp4,05 triliun akan digunakan untuk pembebasan lahan. Lahan itu bakal digunakan untuk melebarkan kali dan membangun waduk.
Anggaran tersebut, kata Juaini, juga dialokasikan untuk membangun polder pengendali banjir, merevitalisasi pompa pengendali banjir, dan membangun tanggul pengaman pantai (NCICD A). Kemudian, membangun drainase vertikal, mengembangkan flood supporting information system, dan menata kawasan Kota Tua, Jakarta Barat.
“Untuk pekerjaan hingga akhir tahun ini kita fokus pada pengerukan waduk, situ, embung yang telah dilaksanakan dari bulan Maret sampai Desember,” ujar Juaini.
Jakarta: Pemerintah Provinsi (
Pemprov) DKI Jakarta diminta tidak main-main dalam mengelola anggaran penanganan
banjir. Apalagi, anggaran yang disiapkan sangat besar, lebih dari Rp4 triliun.
“Anggarannya yang diusulkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tak main-main sebesar Rp4,05 triliun. Saya minta komitmennya untuk kerja yang betul,” tegas Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, dalam keterangan tertulis, Selasa, 10 November 2020.
Prasetyo mengatakan anggaran itu disiapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD 2021. Dana itu dari pinjaman pemerintah pusat ke Pemprov DKI dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pinjaman anggaran untuk meningkatkan infrastruktur pengendalian banjir sebesar Rp3,1 triliun. Sisanya dari APBD DKI Jakarta.
Prasetyo meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga DKI dalam memanfaatkan anggaran. Sehingga, banjir tidak terulang akibat program revitalisasi trotoar di sejumlah wilayah Jakarta.
“Saya juga akan menggagas apel siaga banjir untuk mengetahui jumlah pasukan biru, oranye, hijau, dan alat-alat berat yang akan disiapkan,” ujar Ketua DPRD DKI itu.
Baca: 50 RPTRA di Jakpus Disiapkan Jadi Tempat Pengungsian Korban Banjir
Prasetyo mengatakan seluruh persiapan mencegah dan menangani banjir harus maksimal. Dengan begitu, Pemprov DKI mengetahui kelebihan dan kekurangan sumber daya yang dimiliki agar dialokasikan dengan tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Dinas SDA DKI, Juaini, menjelaskan anggaran Rp4,05 triliun akan digunakan untuk pembebasan lahan. Lahan itu bakal digunakan untuk melebarkan kali dan membangun waduk.
Anggaran tersebut, kata Juaini, juga dialokasikan untuk membangun polder pengendali banjir, merevitalisasi pompa pengendali banjir, dan membangun tanggul pengaman pantai (NCICD A). Kemudian, membangun drainase vertikal, mengembangkan
flood supporting information system, dan menata kawasan Kota Tua, Jakarta Barat.
“Untuk pekerjaan hingga akhir tahun ini kita fokus pada pengerukan waduk, situ, embung yang telah dilaksanakan dari bulan Maret sampai Desember,” ujar Juaini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
