medcom.id, Jakarta: Beredarnya poster dukungan terhadap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta dinilai bukan hal yang mengejutkan. Poster tersebut lahir lantaran PDIP belum menemukan sosok kuat yang sebanding dengan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) di Pilkada DKI.
"Itu mungkin baru penjajakan karena PDIP belum punya kandidat yang kuat sebanding dengan Ahok. Belum tentu disimpulkan sebagai (dukungan) pencalonan,” ujar pengamat politik Universitas Gajah Mada Arie Sudjito kepada Media Indonesia, Minggu (8/5/2016).
Menurut Arie, sebaiknya kepala daerah berprestasi seperti Risma tidak perlu dipaksakan menjadi penantang Ahok. Lebih baik PDIP menyiapkan Risma untuk menjadi gubernur Jatim.
"Banyak energi yang sia-sia kalau dia bertarung di Jakarta. Banyak kesempatan di Surabaya dan Jatim. Biar pembagian tugas untuk mendorong perubahan di daerah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, kata Arie, Risma tidak akan tergoda ikut Pilkada DKI Jakarta meskipun telah menjadi kader partai. Pasalnya, dalam pencalonan penuh dengan negosiasi politik. "Belum tentu juga Risma mau. Kandidasi itu penuh negosiasi,” kata Arie.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (tengah) meninjau Pasar Keputran Surabaya, Jawa Timur, Selasa (19/4) malam--ANTARA/Didik Suhartono
Sementara itu, Direktur Populi Center Usep Ahyar menyebut lahirnya poster dukungan kepada Risma untuk maju di Pilkada DKI untuk melihat opini publik. Itu bagian taktik PDIP. "Saya kira taste the water, karena belum menentukan apakah Risma atau yang lain, lebih banyak spekulasi,” kata Usep.
Potensi PDIP mengusung Risma sebagai calon gubernur DKI, menurut Usep, sangat besar. Sebab tingkat elektabilitas Risma di atas calon lain dari internal PDIP.
Meski Risma secara tegas menolak, Usep berpendapat pencalonan merupakan kebijakan partai. Sebab PDIP tidak ingin kehilangan muka dalam Pilkada DKI. "Cuma sekarang partai tidak mau kehilangan muka, makanya kader terbaik tetap dicari. Intinya yang bisa mengalahkan Ahok,” kata Usep.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, beredarnya poster dukungan kepada Risma merupakan inisiatif simpatisan ataupun relawan Tri Rismaharini. PDIP, kata Masinton, hingga kini belum memutuskan calon maupun kader yang akan diusung. PDIP masih melakukan seleksi penyaringan bakal calon.
“Belum diputuskan, sekarang masih penjaringan dan penyaringan, yang memutuskan cagubnya berdasarkan keinginan masyarakat dan tentu akan diputuskan Ketua Umum Ibu Megawati,” jelas Masinton.
Terkait pertemuan Megawati dengan Risma di Surabaya, Masinton menampik tersebut merupakan penjajakan. Megawati, kata dia, selalu menemui kadernya di daerah untuk bersilaturahmi dan penguatan program-program partai.
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) didampingi Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Krisyanto (kedua kiri), Walikota Surabaya Tri Rismaharini (kanan) dan Wakil Walikota Surabaya Wisnu Sakti Buana (kedua kanan) berkunjung ke Taman Harmoni, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (1/5)--ANTARA/M Risyal Hidayat
Terkait penolakan Risma yang berulangkali enggan bertarung di Pilkada DKI Jakarta, Masiton menyebut hal itu bergantung penugasan dari partai. “Yang namanya kader itu siap ditugaskan dan ditempatkan dimanapun,” tegas anggota Komisi III tersebut.
Poster bergambar orang nomor satu di Surabaya itu diduga dibuat oleh mantan relawan dan simpatisan pasangan Joko Widodo-Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama pada Pilgub DKI 2012.
"Yang jelas poster itu bukan dari DPC PDIP Surabaya. Kabar yang saya dengar, itu dari Karisma, relawan Jokowi-Ahok pada Pilgub dulu," kata Wakil Bendahara DPC PDIP Kota Surabaya Agatha Retnosari, saat dihubungi Metrotvnews.com, Minggu 8 Mei.
Meski demikian, anggota DPRD Jawa Timur itu belum dapat memastikan poster itu resmi atau tidak. Agatha sendiri mengaku belum pernah melihat poster itu.
Poster selebar 120 sentimeter dan setinggi 150 sentimeter itu bertuliskan 'Posko Karisma Jakarta, Risma for DKI 1'. Di bawah tulisan itu juga dibubuhi sketsa wajah Risma lengkap dengan slogan 'Bekerja dengan Hati'.
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya terpilih Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana berpawai mengendarai Jeep Willys diikuti kader serta simpatisan PDIP menuju Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Rabu (17/2)--ANTARA/Didik Suhartono
Saat ini PDIP mengantongi sedikitnya 34 nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI. Dua dari nama tersebut merupakan bakal calon yang diusulkan Dewan Pimpinan Cabang PDIP Jakarta. Mereka adalah Boy Sadikin dan Djarot Saiful Hidayat. Sedangkan 32 nama sisanya, antara lain Yusril Ihza Mahendra, Hasnaeni Moein atau Wanita Emas, Abraham 'Lulung' Lunggana, Sandiaga Uno, Marco Kusumawijaya, dan Farhat Abbas.
Meski DPP PDIP telah menutup pendaftaran penjaringan Pilgub DKI, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan bahwa PDIP masih membuka pintu, khususnya bagi calon internal yang memperoleh suara di atas 82 persen saat Pilkada 2015. Satu di antaranya adalah nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Menurut Hasto, Risma memiliki peluang untuk menang bila maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017. Lantaran itu, kata Hasto, PDIP mempertimbangkan nama Risma untuk diusung PDIP.
"Jadi, siapa pun kepala daerah dari kader PDIP yang memperoleh suara di atas 82 persen masuk pertimbangan kami, tak terkecuali nama Wali Kota Surabaya," kata Hasto.
Warga membubuhkan tanda tangan dukungan di sebuah spanduk ketika Barisan Relawan Tri Rismaharini menggelar aksi dukungannya di Surabaya, Jawa TImur, Minggu (5/4)--ANTARA/Zabur Karuru
Namun, Risma mementahkan keinginan dan rencana PDIP untuk mengusungnya dalam bursa pemilihan gubernur DKI Jakarta. Alasannya, Wali Kota perempuan pertama di Surabaya itu tak ingin meninggalkan Kota Surabaya untuk memenuhi janjinya kepada warganya.
medcom.id, Jakarta: Beredarnya poster dukungan terhadap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta dinilai bukan hal yang mengejutkan. Poster tersebut lahir lantaran PDIP belum menemukan sosok kuat yang sebanding dengan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) di Pilkada DKI.
"Itu mungkin baru penjajakan karena PDIP belum punya kandidat yang kuat sebanding dengan Ahok. Belum tentu disimpulkan sebagai (dukungan) pencalonan,” ujar pengamat politik Universitas Gajah Mada Arie Sudjito kepada
Media Indonesia, Minggu (8/5/2016).
Menurut Arie, sebaiknya kepala daerah berprestasi seperti Risma tidak perlu dipaksakan menjadi penantang Ahok. Lebih baik PDIP menyiapkan Risma untuk menjadi gubernur Jatim.
"Banyak energi yang sia-sia kalau dia bertarung di Jakarta. Banyak kesempatan di Surabaya dan Jatim. Biar pembagian tugas untuk mendorong perubahan di daerah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, kata Arie, Risma tidak akan tergoda ikut Pilkada DKI Jakarta meskipun telah menjadi kader partai. Pasalnya, dalam pencalonan penuh dengan negosiasi politik.
"Belum tentu juga Risma mau. Kandidasi itu penuh negosiasi,” kata Arie.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (tengah) meninjau Pasar Keputran Surabaya, Jawa Timur, Selasa (19/4) malam--ANTARA/Didik Suhartono
Sementara itu, Direktur Populi Center Usep Ahyar menyebut lahirnya poster dukungan kepada Risma untuk maju di Pilkada DKI untuk melihat opini publik. Itu bagian taktik PDIP. "Saya kira
taste the water, karena belum menentukan apakah Risma atau yang lain, lebih banyak spekulasi,” kata Usep.
Potensi PDIP mengusung Risma sebagai calon gubernur DKI, menurut Usep, sangat besar. Sebab tingkat elektabilitas Risma di atas calon lain dari internal PDIP.
Meski Risma secara tegas menolak, Usep berpendapat pencalonan merupakan kebijakan partai. Sebab PDIP tidak ingin kehilangan muka dalam Pilkada DKI. "Cuma sekarang partai tidak mau kehilangan muka, makanya kader terbaik tetap dicari. Intinya yang bisa mengalahkan Ahok,” kata Usep.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, beredarnya poster dukungan kepada Risma merupakan inisiatif simpatisan ataupun relawan Tri Rismaharini. PDIP, kata Masinton, hingga kini belum memutuskan calon maupun kader yang akan diusung. PDIP masih melakukan seleksi penyaringan bakal calon.
“Belum diputuskan, sekarang masih penjaringan dan penyaringan, yang memutuskan cagubnya berdasarkan keinginan masyarakat dan tentu akan diputuskan Ketua Umum Ibu Megawati,” jelas Masinton.
Terkait pertemuan Megawati dengan Risma di Surabaya, Masinton menampik tersebut merupakan penjajakan. Megawati, kata dia, selalu menemui kadernya di daerah untuk bersilaturahmi dan penguatan program-program partai.
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) didampingi Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Krisyanto (kedua kiri), Walikota Surabaya Tri Rismaharini (kanan) dan Wakil Walikota Surabaya Wisnu Sakti Buana (kedua kanan) berkunjung ke Taman Harmoni, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (1/5)--ANTARA/M Risyal Hidayat
Terkait penolakan Risma yang berulangkali enggan bertarung di Pilkada DKI Jakarta, Masiton menyebut hal itu bergantung penugasan dari partai. “Yang namanya kader itu siap ditugaskan dan ditempatkan dimanapun,” tegas anggota Komisi III tersebut.
Poster bergambar orang nomor satu di Surabaya itu diduga dibuat oleh mantan relawan dan simpatisan pasangan Joko Widodo-Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama pada Pilgub DKI 2012.
"Yang jelas poster itu bukan dari DPC PDIP Surabaya. Kabar yang saya dengar, itu dari Karisma, relawan Jokowi-Ahok pada Pilgub dulu," kata Wakil Bendahara DPC PDIP Kota Surabaya Agatha Retnosari, saat dihubungi Metrotvnews.com, Minggu 8 Mei.
Meski demikian, anggota DPRD Jawa Timur itu belum dapat memastikan poster itu resmi atau tidak. Agatha sendiri mengaku belum pernah melihat poster itu.
Poster selebar 120 sentimeter dan setinggi 150 sentimeter itu bertuliskan 'Posko Karisma Jakarta, Risma for DKI 1'. Di bawah tulisan itu juga dibubuhi sketsa wajah Risma lengkap dengan slogan 'Bekerja dengan Hati'.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya terpilih Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana berpawai mengendarai Jeep Willys diikuti kader serta simpatisan PDIP menuju Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Rabu (17/2)--ANTARA/Didik Suhartono
Saat ini PDIP mengantongi sedikitnya 34 nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI. Dua dari nama tersebut merupakan bakal calon yang diusulkan Dewan Pimpinan Cabang PDIP Jakarta. Mereka adalah Boy Sadikin dan Djarot Saiful Hidayat. Sedangkan 32 nama sisanya, antara lain Yusril Ihza Mahendra, Hasnaeni Moein atau Wanita Emas, Abraham 'Lulung' Lunggana, Sandiaga Uno, Marco Kusumawijaya, dan Farhat Abbas.
Meski DPP PDIP telah menutup pendaftaran penjaringan Pilgub DKI, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan bahwa PDIP masih membuka pintu, khususnya bagi calon internal yang memperoleh suara di atas 82 persen saat Pilkada 2015. Satu di antaranya adalah nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Menurut Hasto, Risma memiliki peluang untuk menang bila maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017. Lantaran itu, kata Hasto, PDIP mempertimbangkan nama Risma untuk diusung PDIP.
"Jadi, siapa pun kepala daerah dari kader PDIP yang memperoleh suara di atas 82 persen masuk pertimbangan kami, tak terkecuali nama Wali Kota Surabaya," kata Hasto.

Warga membubuhkan tanda tangan dukungan di sebuah spanduk ketika Barisan Relawan Tri Rismaharini menggelar aksi dukungannya di Surabaya, Jawa TImur, Minggu (5/4)--ANTARA/Zabur Karuru
Namun, Risma mementahkan keinginan dan rencana PDIP untuk mengusungnya dalam bursa pemilihan gubernur DKI Jakarta. Alasannya, Wali Kota perempuan pertama di Surabaya itu tak ingin meninggalkan Kota Surabaya untuk memenuhi janjinya kepada warganya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(YDH)