medcom.id, Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta Inspektorat DKI Jakarta mengaudit pengadaan toilet di gedung DPRD DKI Jakarta. Ia mengatakan, audit investigasi tidak melulu harus dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Enggak lah, enggak perlu," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/7/2016).
Djarot menjelaskan, pengadaan toilet di gedung dewan itu masih dapat diatasi Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, audit tersebut tidak terlalu sulit dilakukan.
"Diaudit sendiri saja kenapa sih? Diaudit sendiri kan lebih gampang sekali?" ungkap Djarot.
Kondisi toilet di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/1/2012). Foto: MI/Susanto
Kendati demikian, Djarot pun tak menutup kemungkinan keterlibatan BPK. Namun BPK tetap dalam posisi mendampingi Inspektorat.
"Kecuali Inspektorat memang kewalahan dan butuh pendalaman, bisa jadi BPK masuk," jelasnya.
Untuk diketahui, pada tahun 2013 Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta menganggarkan Rp47 miliar untuk merenovasi toilet gedung DPRD. Proyek yang sama kembali dianggarkan pada 2014 dengan nilai anggaran Rp28 miliar.
medcom.id, Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta Inspektorat DKI Jakarta mengaudit pengadaan toilet di gedung DPRD DKI Jakarta. Ia mengatakan, audit investigasi tidak melulu harus dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Enggak lah, enggak perlu," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/7/2016).
Djarot menjelaskan, pengadaan toilet di gedung dewan itu masih dapat diatasi Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, audit tersebut tidak terlalu sulit dilakukan.
"Diaudit sendiri saja kenapa sih? Diaudit sendiri kan lebih gampang sekali?" ungkap Djarot.
Kondisi toilet di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/1/2012). Foto: MI/Susanto
Kendati demikian, Djarot pun tak menutup kemungkinan keterlibatan BPK. Namun BPK tetap dalam posisi mendampingi Inspektorat.
"Kecuali Inspektorat memang kewalahan dan butuh pendalaman, bisa jadi BPK masuk," jelasnya.
Untuk diketahui, pada tahun 2013 Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta menganggarkan Rp47 miliar untuk merenovasi toilet gedung DPRD. Proyek yang sama kembali dianggarkan pada 2014 dengan nilai anggaran Rp28 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
