medcom.id, Jakarta: Dinas Pendidikan Kota Depok sangsi program wajib belajar (Wajar) pendidikan 12 tahun berjalan mulus, sebab gedung sekolah menengah pertama negeri (SMPN) dan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN) di wilayahnya minim.
"Kenapa tidak prihatin dengan kondisi pendidikan kita ini? Bayangkan, 120 ribu dari 287 ribu siswa peserta ujian nasional (UN) tingkat SD diprediksi tidak tertampung di SMPN. Begitu pun dengan siswa SMP yang UN sebanyak 26.957 orang hanya bisa tertampung 4.160 di SMA/SMK negeri," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Herry Pansila Prabowo, kepada Media Indonesia, kemarin.
Jumlah tersebut, ungkapnya, setara dengan 5% dari penduduk Kota Depok yang berjumlah 2,2 juta jiwa. Masalah itu sangat memprihatinkan, sehingga perlu dibenahi dan ditanggulangi segera.
Hingga tahun ini, jelas Herry, SMP negeri di Kota Depok ada 26 gedung dan SMA serta SMK negeri ada 13 gedung. Jumlah itu berbanding terbalik dengan jumlah lulusan. Untuk menghadapinya, sambung Herry, pemerintah daerah perlu membenahi ruang kelas belajar dan membuat sekolah petang atau sekolah satu atap (SSA) untuk SMPN, SMAN, dan SMKN.
"Kami sudah sampaikan masalah ini kepada Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad, termasuk alternatifnya. Hal ini untuk menghindari angka putus sekolah dan menyukseskan wajib belajar di Kota Depok," tukasnya. Tahun ini, Pemkot Depok bakal menambah delapan sekolah yang terdiri, 4 SMPN dan 4 SMAN dan SMKN.
medcom.id, Jakarta: Dinas Pendidikan Kota Depok sangsi program wajib belajar (Wajar) pendidikan 12 tahun berjalan mulus, sebab gedung sekolah menengah pertama negeri (SMPN) dan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN) di wilayahnya minim.
"Kenapa tidak prihatin dengan kondisi pendidikan kita ini? Bayangkan, 120 ribu dari 287 ribu siswa peserta ujian nasional (UN) tingkat SD diprediksi tidak tertampung di SMPN. Begitu pun dengan siswa SMP yang UN sebanyak 26.957 orang hanya bisa tertampung 4.160 di SMA/SMK negeri," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Herry Pansila Prabowo, kepada
Media Indonesia, kemarin.
Jumlah tersebut, ungkapnya, setara dengan 5% dari penduduk Kota Depok yang berjumlah 2,2 juta jiwa. Masalah itu sangat memprihatinkan, sehingga perlu dibenahi dan ditanggulangi segera.
Hingga tahun ini, jelas Herry, SMP negeri di Kota Depok ada 26 gedung dan SMA serta SMK negeri ada 13 gedung. Jumlah itu berbanding terbalik dengan jumlah lulusan. Untuk menghadapinya, sambung Herry, pemerintah daerah perlu membenahi ruang kelas belajar dan membuat sekolah petang atau sekolah satu atap (SSA) untuk SMPN, SMAN, dan SMKN.
"Kami sudah sampaikan masalah ini kepada Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad, termasuk alternatifnya. Hal ini untuk menghindari angka putus sekolah dan menyukseskan wajib belajar di Kota Depok," tukasnya. Tahun ini, Pemkot Depok bakal menambah delapan sekolah yang terdiri, 4 SMPN dan 4 SMAN dan SMKN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)