Jakarta: Kementerian Dalam Negeri masih mengevaluasi APBD DKI Jakarta 2018. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin menyebut ada sejumlah hal yang menjadi sorotan.
"Pertama ada koreksi untuk anggaran perjalanan dinas. Ada juga untuk bantuan dana parpol dan TGUPP, yang jelas ada banyak hal (dikoreksi)," kata dia pada Medcom.id, Senin, 18 Desember 2017.
Namun, ia belum mau bicara banyak perihal revisi itu. Dia bilang sekira satu hingga dua hari ke depan evaluasi bakal diserahkan ke Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Baru setelahnya Syarifuddin bisa membuka pos-pos anggaran yang dievaluasi secara detail. Dia berharap dalam waktu dekat revisi dikembalikan ke Pemprov DKI.
"Harapannya minggu ini selesai," imbuh Syarifuddin.
Sejumlah pos anggaran yang disusun oleh Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjadi perbincangan. Pos anggaran untuk TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan), misalnya, keduanya menganggarkan 73 orang.
Akibatnya anggaran membengkak hingga Rp28,5 miliar. Pada pemerintahan sebelumnya anggaran hanya Rp2 miliar dengan diisi 15 orang.
Untuk dana parpol dalam APBD DKI 2018 juga terjadi kenaikan 10 kali lipat. Tiap parpol mendapat Rp4.000 per suara.
Sementara anggaran perjalanan dinas dewan atau kunker dianggarkan Rp43 miliar.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga menggarisbawahi penganggaran dana hibah DKI Jakarta. Total dana hibah mencapai Rp1,7 triliun itu dipastikan bakal dipangkas.
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri masih mengevaluasi APBD DKI Jakarta 2018. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin menyebut ada sejumlah hal yang menjadi sorotan.
"Pertama ada koreksi untuk anggaran perjalanan dinas. Ada juga untuk bantuan dana parpol dan TGUPP, yang jelas ada banyak hal (dikoreksi)," kata dia pada
Medcom.id, Senin, 18 Desember 2017.
Namun, ia belum mau bicara banyak perihal revisi itu. Dia bilang sekira satu hingga dua hari ke depan evaluasi bakal diserahkan ke Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Baru setelahnya Syarifuddin bisa membuka pos-pos anggaran yang dievaluasi secara detail. Dia berharap dalam waktu dekat revisi dikembalikan ke Pemprov DKI.
"Harapannya minggu ini selesai," imbuh Syarifuddin.
Sejumlah pos anggaran yang disusun oleh Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjadi perbincangan. Pos anggaran untuk TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan), misalnya, keduanya menganggarkan 73 orang.
Akibatnya anggaran membengkak hingga Rp28,5 miliar. Pada pemerintahan sebelumnya anggaran hanya Rp2 miliar dengan diisi 15 orang.
Untuk dana parpol dalam APBD DKI 2018 juga terjadi kenaikan 10 kali lipat. Tiap parpol mendapat Rp4.000 per suara.
Sementara anggaran perjalanan dinas dewan atau kunker dianggarkan Rp43 miliar.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga menggarisbawahi penganggaran dana hibah DKI Jakarta. Total dana hibah mencapai Rp1,7 triliun itu dipastikan bakal dipangkas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
