Jakarta: DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki kemandirian pangan, khususnya minyak goreng. Ini dinilai penting agar kelangkaan bahan pokok di Ibu Kota tidak terulang.
Permintaan ini disampaikan legislator DKI karena antrean panjang ibu-ibu yang ingin membeli minyak goreng sempat terjadi di Jakarta. Minyak goreng langka sebelum pemerintah pusat mencabut harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan.
"Secara umum saya lihat kondisi yang terjadi sekarang khususnya kasus kelangkaan minyak goreng menunjukkan betapa belum mandirinya kita DKI dalam mengurus sekian juta orang pada satu item," Ketua Komisi B DPRD DKI, Ismail, dalam rapat kerja di Gedung DPRD DKI, Rabu, 23 Maret 2022.
Menurut Ismail, sejauh ini Pemprov DKI baru bisa memastikan keamanan stok namun belum bisa melakukan produksi sendiri. Berbeda dengan komoditi pangan lainnya seperti beras di mana Pemprov DKI dapat melakukan pengemasan sendiri dan melakukan pembelian beras kepada daerah produsen beras untuk memastikan keamanan stok serta menstabilkan harga di pasaran.
"Sebagai komparasi, beras aman sekarang harga turun dan ada terobosan. Pertanyaan saya sejauh mana kita bisa lakukan terobosan belajar dari best practice kita mandiri di bidang beras khususnya DKI ketika bicara produk lainnya minyak goreng," kata dia.
Baca: Siap-siap, Pemprov DKI Gelar Pasar Murah Minyak Goreng Pekan Depan
Dia meminta Pemprov DKI belajar dan mencari solusi agar kelangkaan barang serta kenaikan harga bisa ditangkis jauh-jauh hari. Dia menyebut Pemprov DKI saat ini belum dapat mendiri pada dua jenis bahan pangan, yakni daging sapi dan minyak goreng.
"Suatu pandangan ke depan agar kita bisa mandiri tidak terimbas oleh gonjang-ganjing di level pusat untuk komoditi ini sehingga warga DKI tidak perlu panik," tegas dia.
Jakarta:
DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI Jakarta memiliki kemandirian pangan, khususnya
minyak goreng. Ini dinilai penting agar kelangkaan bahan pokok di Ibu Kota tidak terulang.
Permintaan ini disampaikan legislator DKI karena antrean panjang ibu-ibu yang ingin membeli minyak goreng sempat terjadi di Jakarta. Minyak goreng langka sebelum pemerintah pusat mencabut harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan.
"Secara umum saya lihat kondisi yang terjadi sekarang khususnya kasus kelangkaan minyak goreng menunjukkan betapa belum mandirinya kita DKI dalam mengurus sekian juta orang pada satu item," Ketua Komisi B DPRD DKI, Ismail, dalam rapat kerja di Gedung DPRD DKI, Rabu, 23 Maret 2022.
Menurut Ismail, sejauh ini Pemprov DKI baru bisa memastikan keamanan stok namun belum bisa melakukan produksi sendiri. Berbeda dengan komoditi pangan lainnya seperti beras di mana Pemprov DKI dapat melakukan pengemasan sendiri dan melakukan pembelian beras kepada daerah produsen beras untuk memastikan keamanan stok serta menstabilkan harga di pasaran.
"Sebagai komparasi, beras aman sekarang harga turun dan ada terobosan. Pertanyaan saya sejauh mana kita bisa lakukan terobosan belajar dari
best practice kita mandiri di bidang beras khususnya DKI ketika bicara produk lainnya minyak goreng," kata dia.
Baca:
Siap-siap, Pemprov DKI Gelar Pasar Murah Minyak Goreng Pekan Depan
Dia meminta Pemprov DKI belajar dan mencari solusi agar kelangkaan barang serta kenaikan harga bisa ditangkis jauh-jauh hari. Dia menyebut Pemprov DKI saat ini belum dapat mendiri pada dua jenis bahan pangan, yakni daging sapi dan minyak goreng.
"Suatu pandangan ke depan agar kita bisa mandiri tidak terimbas oleh gonjang-ganjing di level pusat untuk komoditi ini sehingga warga DKI tidak perlu panik," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
