Jakarta: Ketua Pelaksana Formula E, Ahmad Sahroni, merespons polemik pinjaman dana Rp1,2 triliun yang dilakukan PT Pembangunan Jaya Ancol melalui Bank DKI. Sahroni menegaskan tidak semua kegiatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan BUMD harus dikaitkan dengan pelaksanaan Formula E.
“Tidak semua kegiatan di BUMD atau di Pemprov DKI terus-terusan harus disangkutpautkan dengan pelaksanaan Formula E. Kan sudah kita jelaskan sejelas-jelasnya sistem pendanaan Formula E ini dari mana. Pendanaan akan datang dari pihak sponsor dan swasta. Ini sudah jelas,” ujar Sahroni dalam keterangan tertulis, Senin, 27 Desember 2021.
Pada 24 Desember 2021, Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyampaikan ada pinjaman dana Rp 1,2 triliun melalui Bank DKI untuk PT Pembangunan Jaya Ancol. Prasetyo menduga pinjaman itu akan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi keperluan Formula E.
Sahroni meminta berbagai pihak melakukan pemahaman terlebih dahulu sebelum melontarkan dugaan. Menurut dia, Ancol sebagai BUMD berwenangan melakukan kerja sama bisnis dengan berbagai pihak, termasuk Bank DKI.
“Saya rasa Ancol juga sebagai sebuah entitas bisnis berhak melakukan kerja sama bisnis dengan pihak-pihak lain, termasuk Bank DKI. Jadi menurut saya ini lazim terjadi,” ujar dia.
Baca: Bank DKI: Kredit Rp1,2 Triliun ke Ancol Bukan untuk Formula E
Pihak Ancol, terang Sahroni, sudah menjelaskan pinjaman dana Rp1,2 triliun itu bukan untuk Formula E. Dana itu dibutuhkan untuk berbagai kegaiatan operasional.
“Sebenarnya pihak Ancol maupun Bank DKI sudah menjelaskan dana tersebut akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional Ancol yang sudah mulai dibuka kembali, termasuk adanya pembangunan SOTS (Symphony Of The Sea). Tapi kalau DPRD mau meminta klarifikasi lebih jelas ya menurut saya Ancol harusnya bisa menyanggupi,” ucap Sahroni.
Jakarta: Ketua Pelaksana
Formula E, Ahmad Sahroni, merespons polemik pinjaman dana Rp1,2 triliun yang dilakukan PT Pembangunan Jaya
Ancol melalui
Bank DKI. Sahroni menegaskan tidak semua kegiatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan BUMD harus dikaitkan dengan pelaksanaan Formula E.
“Tidak semua kegiatan di BUMD atau di Pemprov DKI terus-terusan harus disangkutpautkan dengan pelaksanaan Formula E. Kan sudah kita jelaskan sejelas-jelasnya sistem pendanaan Formula E ini dari mana. Pendanaan akan datang dari pihak sponsor dan swasta. Ini sudah jelas,” ujar Sahroni dalam keterangan tertulis, Senin, 27 Desember 2021.
Pada 24 Desember 2021, Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyampaikan ada pinjaman dana Rp 1,2 triliun melalui Bank DKI untuk PT Pembangunan Jaya Ancol. Prasetyo menduga pinjaman itu akan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi keperluan Formula E.
Sahroni meminta berbagai pihak melakukan pemahaman terlebih dahulu sebelum melontarkan dugaan. Menurut dia, Ancol sebagai BUMD berwenangan melakukan kerja sama bisnis dengan berbagai pihak, termasuk Bank DKI.
“Saya rasa Ancol juga sebagai sebuah entitas bisnis berhak melakukan kerja sama bisnis dengan pihak-pihak lain, termasuk Bank DKI. Jadi menurut saya ini lazim terjadi,” ujar dia.
Baca:
Bank DKI: Kredit Rp1,2 Triliun ke Ancol Bukan untuk Formula E
Pihak Ancol, terang Sahroni, sudah menjelaskan pinjaman dana Rp1,2 triliun itu bukan untuk Formula E. Dana itu dibutuhkan untuk berbagai kegaiatan operasional.
“Sebenarnya pihak Ancol maupun Bank DKI sudah menjelaskan dana tersebut akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional Ancol yang sudah mulai dibuka kembali, termasuk adanya pembangunan SOTS (
Symphony Of The Sea). Tapi kalau DPRD mau meminta klarifikasi lebih jelas ya menurut saya Ancol harusnya bisa menyanggupi,” ucap Sahroni.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
