Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Medcom.id/Nur Azizah.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Medcom.id/Nur Azizah.

Rumah di Bawah Rp1 Miliar Tetap Bebas Pajak

Nasional pajak bumi bangunan
Nur Azizah • 24 April 2019 11:31
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan rumah dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp1 miliar tetap bebas pajak bumi dan bangunan (PBB). Hal ini diungkapkan merespons masih adanya simbang siur soal PBB rumah ini.
 
"Rumah yang nilainya di bawah Rp1 miliar tetap bebas pajak. Bahkan kita mengirimkan surat protes kepada mereka yang menulis berita tanpa fakta," kata Anies di Jakarta Utara, Rabu, 24 April 2019.
 
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudyaan (Mendikbud) ini justru memperluas wajib pajak yang dibebaskan pajaknya. Mereka adalah guru, pensiunan guru, purnawirawan TNI-Polri, veteran, perintis kemerdekaan, hingga penerima bintang kehormatan dari presiden.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jakarta membebaskan tambahan bagi orang yang berjasa bagi republik ini. Termasuk mantan presiden dan wakil presiden," ucap Anies.
 
Menurut dia, pembebasan pajak adalah tanda terima kasih untuk orang-orang yang sudah mengabdi pada Indonesia. Pasalnya, banyak perintis kemerdekaan dan penerima bintang jasa terpaksa menjual rumahnya lantaran tak mampu bayar PBB.
 
"Banyak rumah pejuang sudah pindah tangan karena anak cucunya enggak mampu membayar PBB. Jangan sampai mereka yang memerdekakan tapi mereka tersingkirkan," pungkas Anies.
 
Sebelumnya, ramai kabar yang menyatakan Anies akan menghapus kebijakan pembebasan PBB bagi NJOP di bawah Rp1 miliar. Hal ini berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembebasan PBB-Pedesaan dan Perkotaan (PBB-PP).
 
Baca: Pajak 'Lahan Tidur' di Jalan Protokol Bakal Naik
 
Pasal 4A pergub baru menyebutkan pembebasan PBB-PP hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. "Wajib pajak orang pribadi yang telah diberikan pembebasan PBB-P2 untuk tahun pajak sampai dengan tahun 2018 sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap diberikan pembebasan PBB-P2," bunyi kebijakan itu.
 
Pergub Nomor 38 Tahun 2019 telah berlaku pada 1 Januari 2019. Dengan begitu, Pergub Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa, dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan NJOP Sampai Dengan Rp1 Miliar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 
Belakangan, Anies mengkonfirmasi aturan tersebut dibuat dan diperbaharui setiap tahun. Adanya Pergub itu tidak serta merta menghapus kebijakan pembebasan PBB.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif