Jakarta: Polemik dana hibah antara Gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dinilai tak harusnya sampai ke publik. Kedua kepala daerah diminta menyelesaikan permasalahan secara baik-baik.
"Saya kira jangan didramatisasi. Bicarakan baik-baik dengan pemerintah daerah," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018.
Menurut dia, Anies memiliki komitmen menyisihkan anggaran dari APBD untuk mendukung daerah penyangga. Selama ini, anggaran DKI Jakarta selalu melewati evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Tjahjo pun mengetahui pasti alokasi anggaran ini. Jika saat ini belum cair, kata Tjahjo, pihak terkait perlu duduk bersama. "Berhitung lagi, saya kira wajar. Ini kan menyangkut tata kelola pemerintahan," jelas dia.
Di sisi lain, Tjahjo menyesalkan insiden diadangnya truk sampah di Bantar Gebang, Bekasi. Seharusnya, Rahmat Effendi bijak dalam menyikapi permasalahan. Perlu ada pembicaraan terlebih dahulu antara Effendi dengan DPRD Kota Bekasi.
"Jangan langsung boikot, truk enggak boleh masuk. Ini kan masalah bersama," kata.
Baca: Anies Belum Putuskan Dana Hibah untuk Bekasi
Ditanya mengenai solusi dari Kemendagri, Tjahjo menyebut pihaknya tak akan mencampuri terlebih dahulu. Langkah yang dilakukan hanya imbauan melalui media. Dalam tahapan ini, Kemendagri akan memonitor terlebih dahulu polemik tersebut.
Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi meributkan soal dana hibah sebesar Rp2,09 triliun. Bekasi meminta dana itu untuk pembangunan jalan layang Cipendawa, jalan layang Rawa Panjang, dan pembebasan lahan Jalan Siliwangi.
Proposal itu baru diberikan ke Pemprov DKI pada Senin, 15 Oktober 2018. Namun, Bekasi mendesak Pemprov DKI untuk mencairkan tahun ini.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/PNg5Ep8k" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Polemik dana hibah antara Gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dinilai tak harusnya sampai ke publik. Kedua kepala daerah diminta menyelesaikan permasalahan secara baik-baik.
"Saya kira jangan didramatisasi. Bicarakan baik-baik dengan pemerintah daerah," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018.
Menurut dia, Anies memiliki komitmen menyisihkan anggaran dari APBD untuk mendukung daerah penyangga. Selama ini, anggaran DKI Jakarta selalu melewati evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Tjahjo pun mengetahui pasti alokasi anggaran ini. Jika saat ini belum cair, kata Tjahjo, pihak terkait perlu duduk bersama. "Berhitung lagi, saya kira wajar. Ini kan menyangkut tata kelola pemerintahan," jelas dia.
Di sisi lain, Tjahjo menyesalkan insiden diadangnya truk sampah di Bantar Gebang, Bekasi. Seharusnya, Rahmat Effendi bijak dalam menyikapi permasalahan. Perlu ada pembicaraan terlebih dahulu antara Effendi dengan DPRD Kota Bekasi.
"Jangan langsung boikot, truk enggak boleh masuk. Ini kan masalah bersama," kata.
Baca: Anies Belum Putuskan Dana Hibah untuk Bekasi
Ditanya mengenai solusi dari Kemendagri, Tjahjo menyebut pihaknya tak akan mencampuri terlebih dahulu. Langkah yang dilakukan hanya imbauan melalui media. Dalam tahapan ini, Kemendagri akan memonitor terlebih dahulu polemik tersebut.
Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi meributkan soal dana hibah sebesar Rp2,09 triliun. Bekasi meminta dana itu untuk pembangunan jalan layang Cipendawa, jalan layang Rawa Panjang, dan pembebasan lahan Jalan Siliwangi.
Proposal itu baru diberikan ke Pemprov DKI pada Senin, 15 Oktober 2018. Namun, Bekasi mendesak Pemprov DKI untuk mencairkan tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
