medcom.id, Jakarta: Gedung DPR dipenuhi pengunjuk rasa. Mereka terdiri dari dua kubu: pro dan kotra-pilkada langsung. Tapi, jumlah demonstran pendukung pilkada langsung tampak lebih banyak.
"Partai yang menginginkan pilkada tak langsung adalah musuh rakyat," teriak koordinator lapangan Gerakan Rakyat, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, dan Front Indonesia Semesta di depan Gedung Parlemen, Kamis (25/9/2014) sore.
Mereka menolak kepala daerah dipilih anggota Dewan. "Kami, rakyat Indonesia tak rela kalau kedaulatan diambil DPRD," tambah sang orator dengan lentang. "Hidup rakyat...hidup rakyat!"
Bupati Nias yang ikut berujuk rasa menambahkan, jangan sampai negara ini kembali dibawa kemasa Orde Baru. "Kita harus menghargai hak asasi masyarakat. Hak rakyart memilih siapa kepala daerahnya," terang Bupati Nias.
Bupati Bolaan Mongondo, Sulawesi Utara, yang juga ikut berunjuk rasa mengatakan, "Mari kita tolak keinginan badut-badut yang berada di dalam (DPR-Red.) sana. Mereka hanya membuat keputusan yang akan menyakitkan rakyat."
Bupati Karawang, Jawa Barat, pun berpendapat senada. Dia mengatakan, semua kebijakan yang mengatasnakan rakyat tapi tidak untuk rakyat harus ditentang.
"Kebijakan yang benar adalah kebijakan yang datang dari hati nurani rakyat," teriak Bupati Karawang.
medcom.id, Jakarta: Gedung DPR dipenuhi pengunjuk rasa. Mereka terdiri dari dua kubu: pro dan kotra-pilkada langsung. Tapi, jumlah demonstran pendukung pilkada langsung tampak lebih banyak.
"Partai yang menginginkan pilkada tak langsung adalah musuh rakyat," teriak koordinator lapangan Gerakan Rakyat, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, dan Front Indonesia Semesta di depan Gedung Parlemen, Kamis (25/9/2014) sore.
Mereka menolak kepala daerah dipilih anggota Dewan. "Kami, rakyat Indonesia tak rela kalau kedaulatan diambil DPRD," tambah sang orator dengan lentang. "Hidup rakyat...hidup rakyat!"
Bupati Nias yang ikut berujuk rasa menambahkan, jangan sampai negara ini kembali dibawa kemasa Orde Baru. "Kita harus menghargai hak asasi masyarakat. Hak rakyart memilih siapa kepala daerahnya," terang Bupati Nias.
Bupati Bolaan Mongondo, Sulawesi Utara, yang juga ikut berunjuk rasa mengatakan, "Mari kita tolak keinginan badut-badut yang berada di dalam (DPR-Red.) sana. Mereka hanya membuat keputusan yang akan menyakitkan rakyat."
Bupati Karawang, Jawa Barat, pun berpendapat senada. Dia mengatakan, semua kebijakan yang mengatasnakan rakyat tapi tidak untuk rakyat harus ditentang.
"Kebijakan yang benar adalah kebijakan yang datang dari hati nurani rakyat," teriak Bupati Karawang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ICH)
