medcom.id, Jakarta: Realisasi wacana pembatasan kendaraan dengan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) diminta dipercepat. Sistem itu dinilai lebih efektif menekan angka kendaraan ketimbang sistem ganjil genap.
Kepala Subdirektorat Bidang Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto mengatakan, kebijakan ERP sudah dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD). "Rekomendasinya dipercepat," kata Budiyanto kepada Metrotvnews.com, Senin 4 September 2017.
Budiyanto mengatakan, tahapan kebijakan itu tengah dalam proses lelang perangkat ERP. Ia belum bisa memastikan kapan lelang berlangsung.
"Dalam rangka penegakan hukum, memang kita masih terbentur dengan namanya data chip terkait ERI (Electronic Registrasi dan Identifikasi)," beber Budiyanto.
Ia menilai, ERP bakal lebih efektif ketimbang sistem ganjil genap dalam menekan kemacetan. Budiyanto juga yakin volume kendaraan bisa lebih dibatasi dengan sistem itu.
Setahun terakhir, Pemerintah Provinsi DKI menerapkan sistem ganjil genap untuk membatasi kendaraan di jalur protokol Ibu Kota. Sistem itu merupakan kebijakan transisi menuju kebijakan permanen, yakni ERP.
Sistem ganjil genap diberlakukan juga sebagai pengganti sistem Three in One. Sistem three in one diganti lantaran dinilai justru menimbulkan masalah baru. Misal, maraknya joki yang berujung pada ekploitasi anak.
Selama setahun, sistem ganjil genap dinilai efektif. Namun, polisi justru meminta Pemprov DKI mengkaji ulang kebijakan itu lantaran masyarakat mulai menyiasatinya, utamanya, oleh kaum menengah ke atas. Kalangan itu disebut memiliki lebih dari satu kendaraan dengan kepelimikan plat ganjil dan genap agar terhindar dari tilang ganjil genap.
medcom.id, Jakarta: Realisasi wacana pembatasan kendaraan dengan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) diminta dipercepat. Sistem itu dinilai lebih efektif menekan angka kendaraan ketimbang sistem ganjil genap.
Kepala Subdirektorat Bidang Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto mengatakan, kebijakan ERP sudah dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD). "Rekomendasinya dipercepat," kata Budiyanto kepada
Metrotvnews.com, Senin 4 September 2017.
Budiyanto mengatakan, tahapan kebijakan itu tengah dalam proses lelang perangkat ERP. Ia belum bisa memastikan kapan lelang berlangsung.
"Dalam rangka penegakan hukum, memang kita masih terbentur dengan namanya data chip terkait ERI (Electronic Registrasi dan Identifikasi)," beber Budiyanto.
Ia menilai, ERP bakal lebih efektif ketimbang sistem ganjil genap dalam menekan kemacetan. Budiyanto juga yakin volume kendaraan bisa lebih dibatasi dengan sistem itu.
Setahun terakhir, Pemerintah Provinsi DKI menerapkan sistem ganjil genap untuk membatasi kendaraan di jalur protokol Ibu Kota. Sistem itu merupakan kebijakan transisi menuju kebijakan permanen, yakni ERP.
Sistem ganjil genap diberlakukan juga sebagai pengganti sistem Three in One. Sistem three in one diganti lantaran dinilai justru menimbulkan masalah baru. Misal, maraknya joki yang berujung pada ekploitasi anak.
Selama setahun, sistem ganjil genap dinilai efektif. Namun, polisi justru meminta Pemprov DKI mengkaji ulang kebijakan itu lantaran masyarakat mulai menyiasatinya, utamanya, oleh kaum menengah ke atas. Kalangan itu disebut memiliki lebih dari satu kendaraan dengan kepelimikan plat ganjil dan genap agar terhindar dari tilang ganjil genap.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MBM)
