Sebuah mobil rental yang tergabung dengan aplikasi taksi online tengah uji KIR. Foto: MTVN/Ilham Wibowo
Sebuah mobil rental yang tergabung dengan aplikasi taksi online tengah uji KIR. Foto: MTVN/Ilham Wibowo

Swastanisasi KIR Angkutan Online Diterapkan pada 12 Mei

Nasional emisi kendaraan
Husen Miftahudin • 04 Mei 2017 00:55
medcom.id, Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menerapkan program swastanisasi uji kelaikan kendaraan atau KIR, pada 12 Mei 2017. KIR tersebut ditujukan khusus angkutan berbasis online.
 
Hal itu disampaikan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto Iskandar dalam Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
 
"FGD ini untuk menyelaraskan pemahaman pelaksanaan masa transisi Permenhub 26/2017 agar tidak terjadi kesimpangsiuran terhadap akses digital dashboard, stiker RFID dan KIR kendaraan sampai dengan tanggal 1 Juni 2017. Juga terkait pajak, tarif, STNK, dan kuota sampai dengan masa transisi pada 1 Juli 2017," ujar Pudji, Rabu 3 Mei 2017.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Pudji, dengan swastanisasi KIR, perusahaan penyewaan bus bisa uji KIR di tempat yang direkomendasikan Kemenhub. "Kita kerja sama dengan Gaikindo dan ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek). (Swastanisasi KIR) bisa menjadi sejarah juga," paparnya.
 
Terkait Permenhub 26/2017, Pudji berharap ada kerja sama dan kolaborasi antara pengusaha taksi reguler dan online. Tujuannya, agar peranan IT dapat digunakan secara maksimal oleh pengusaha dan pengguna angkutan secara berkeadilan.
 
"Ini dengan mengutamakan aspek kesetaraan, keselamatan, dan kebutuhan. Diharapkan ketika nanti masa transisi selesai, poin-poin tersebut sudah harus dijalankan," tegas Pudji.
 
Terkait kuota dan tarif, beberapa daerah sudah menyampaikan usulannya. Kemenhub tengah mengkaji agar tidak terjadi ketimpangan.
 
"Pengenaan tarif diharapkan tidak ada perbedaan dan ketimpangan yang signifikan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya," pungkas Pudji.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif