Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggandeng lembaga independen dalam pemilihan dan perekrutan jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah. Kepala Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD BP BUMD, Wahyudi, menjelaskan kebijakan ini bertujuan menghindari kejadian adanya pengurus BUMD DKI yang terjerat kasus hukum.
"Jadi terkait dengan pemilihan calon direksi, kami ke depan menggandeng lembaga independen untuk melakukan profiling tambahan terhadap calon pengurus perusahaan," ujar Wahyudi kepada wartawan, Selasa, 4 April 2023.
Wahyudi menjelaskan tim independen itu akan bertugas mencari tahu latar belakang para calon jajaran direksi dan komisaris BUMD DKI. Informasi tambahan dari tim swasta akan berguna untuk memastikan rekam jejak si calon pengurus BUMD.
"Selama ini memang kita belum menggunakan lembaga independen. Karena keterbatasan sumber daya, kita hanya melakukan profiling di media. Ke depan, untuk menambah informasi, kita tambahkan swasta, lah," ujar Wahyudi.
Wahyudi mengatakan profiling ini dilakukan berkaca pada kasus eks Dirut TransJakarta Kuncoro Wibowo. Dia yang sudah diangkat menjadi tersangka KPK. "Itulah yang akhirnya kita ingin memperkuat hal-hal itu supaya lebih tahu profilnya," kata dia. (Mohamad Farhan Zhuhri)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jakarta: Pemerintah Provinsi (
Pemprov) DKI Jakarta akan menggandeng lembaga independen dalam pemilihan dan perekrutan jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah. Kepala Pusat Kebijakan Strategis dan Pelayanan BUMD BP
BUMD, Wahyudi, menjelaskan kebijakan ini bertujuan menghindari kejadian adanya pengurus BUMD
DKI yang terjerat kasus hukum.
"Jadi terkait dengan pemilihan calon direksi, kami ke depan menggandeng lembaga independen untuk melakukan profiling tambahan terhadap calon pengurus perusahaan," ujar Wahyudi kepada wartawan, Selasa, 4 April 2023.
Wahyudi menjelaskan tim independen itu akan bertugas mencari tahu latar belakang para calon jajaran direksi dan komisaris BUMD DKI. Informasi tambahan dari tim swasta akan berguna untuk memastikan rekam jejak si calon pengurus BUMD.
"Selama ini memang kita belum menggunakan lembaga independen. Karena keterbatasan sumber daya, kita hanya melakukan profiling di media. Ke depan, untuk menambah informasi, kita tambahkan swasta, lah," ujar Wahyudi.
Wahyudi mengatakan profiling ini dilakukan berkaca pada kasus eks Dirut TransJakarta Kuncoro Wibowo. Dia yang sudah diangkat menjadi tersangka KPK. "Itulah yang akhirnya kita ingin memperkuat hal-hal itu supaya lebih tahu profilnya," kata dia. (
Mohamad Farhan Zhuhri)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
