medcom.id, Jakarta: Jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) bisa beroperasi tahun depan di DKI Jakarta. Pasalnya, beberapa perusahaan yang akan mengikuti proses tender baru memasang alat mereka bulan depan untuk diuji coba terlebih dahulu.
"Kita pengennya kalau dia bisa April atau Mei dipasang butuh enam bulan, minimal tahun depan baru beroperasi di koridor satu," terang Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2014).
Pria yang akrab dipanggil Ahok itu menjelaskan sudah ada beberapa perusahaan asing dan lokal yang tertarik. Salah satunya, perusahaan Qeuefree dari Norwegia dan Caps dari Swedia. Ada juga Mitsubishi yang tertarik.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menambahkan, minggu depan, Pemerintah Provinsi DKI akan menyurati perusahaan yang tertarik untuk memasang contoh alat ERP di sepanjang koridor satu (Harmoni-Blok M). Jika sudah dipasang, alat tersebut akan diuji coba.
"Jika terbukti bagus, kita akan lakukan beauty contest. Pokoknya kita tidak keluar uang saja. Mereka (peserta yang tertarik) yang keluar uang," ucap Ahok.
Mantan anggota DPR RI itu menjelaskan alat ERP yang diuji coba bersistem terbuka (open system). Jadi alat itu dapat digunakan oleh semua sistem perusahaan manapun.
Ahok menerangkan beberapa perusahaan yang tertarik adalah perusahaan dengan latar belakang jelas dan kualitas yang dapat dipercaya. Pasalnya, sudah banyak negara yang mempercayai sistem tersebut.
"Qeuefree dari Norwegia dan Caps Swedia itu yang umum dipakai di seluruh dunia. Singapura juga pakai Caps. Swedia dan Norwegia saling-silang karena sistemnya terbuka. Jadi nantinya tidak bakal ada masalah," ujarnya.
Ahok melanjutkan ERP ini, nantinya, bisa langsung dipakai untuk penegakan hukum (law enforcement). Bahkan, ERP juga akan dikombinasi dengan kamera pengawas lalu lintas (traffic camera), seperti yang dipakai di luar negeri. Kepolisian bisa langsung menentukan tilang bagi pelanggar ERP.
"Segitu sudah pasang ERP nanti polisi juga bisa langsung tahu karena otomatis ERP bisa law enforcement. Jadi nanti mobil-mobil yang melanggar langsung kita tilang, kirim ke rumah," ujar politisi Gerindra itu.
medcom.id, Jakarta: Jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) bisa beroperasi tahun depan di DKI Jakarta. Pasalnya, beberapa perusahaan yang akan mengikuti proses tender baru memasang alat mereka bulan depan untuk diuji coba terlebih dahulu.
"Kita pengennya kalau dia bisa April atau Mei dipasang butuh enam bulan, minimal tahun depan baru beroperasi di koridor satu," terang Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2014).
Pria yang akrab dipanggil Ahok itu menjelaskan sudah ada beberapa perusahaan asing dan lokal yang tertarik. Salah satunya, perusahaan Qeuefree dari Norwegia dan Caps dari Swedia. Ada juga Mitsubishi yang tertarik.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menambahkan, minggu depan, Pemerintah Provinsi DKI akan menyurati perusahaan yang tertarik untuk memasang contoh alat ERP di sepanjang koridor satu (Harmoni-Blok M). Jika sudah dipasang, alat tersebut akan diuji coba.
"Jika terbukti bagus, kita akan lakukan beauty contest. Pokoknya kita tidak keluar uang saja. Mereka (peserta yang tertarik) yang keluar uang," ucap Ahok.
Mantan anggota DPR RI itu menjelaskan alat ERP yang diuji coba bersistem terbuka (open system). Jadi alat itu dapat digunakan oleh semua sistem perusahaan manapun.
Ahok menerangkan beberapa perusahaan yang tertarik adalah perusahaan dengan latar belakang jelas dan kualitas yang dapat dipercaya. Pasalnya, sudah banyak negara yang mempercayai sistem tersebut.
"Qeuefree dari Norwegia dan Caps Swedia itu yang umum dipakai di seluruh dunia. Singapura juga pakai Caps. Swedia dan Norwegia saling-silang karena sistemnya terbuka. Jadi nantinya tidak bakal ada masalah," ujarnya.
Ahok melanjutkan ERP ini, nantinya, bisa langsung dipakai untuk penegakan hukum (law enforcement). Bahkan, ERP juga akan dikombinasi dengan kamera pengawas lalu lintas (traffic camera), seperti yang dipakai di luar negeri. Kepolisian bisa langsung menentukan tilang bagi pelanggar ERP.
"Segitu sudah pasang ERP nanti polisi juga bisa langsung tahu karena otomatis ERP bisa law enforcement. Jadi nanti mobil-mobil yang melanggar langsung kita tilang, kirim ke rumah," ujar politisi Gerindra itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(BOB)
