Mendagri dan DPRD DKI Tolak Program Bunker Monas dari Jokowi

medcom.id, Jakarta: Rencana Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) membangun ruang bawah tanah (bunker) di Monas dipastikan gagal, karena ditolak DPRD DKI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penolakan itu diketahui setelah anggaran untuk pembangunan infrastruktur itu dicoret DPRD DKI dan Kemendagri. Pencoretan anggaran itu dibenarkan Ketua DPRD DKI, Ferrial Sofyan. Politisi dari Partai Demokrat itu menambahkan, sebelumnya Jokowi mengusulkan anggaran untuk bangun bunker sebesar Rp20 miliar. Dalam usulan itu tertulis pembangunan ruang bawah tanah Monas berupa lorong pejalan kaki, area parkir, dan arena pertunjukan senilai Rp20 miliar. "Kita coret karena memang tidak sesuai peruntukkan. Sebab, berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta bahwa kawasan Monas adalah ruang terbuka hijau (RTH). Jadi mana mungkin RTH di bawahnya ada bangunan,” ujar Ferrial di kantornya, Jumat (14/3). Apalagi jika ada rencana mambangun bunker basis pertahanan di bawah lokasi wisata favorit warga Jakarta itu, jelas Ferrial. “Itu tidak mungkin. Bukan hanya melanggar aturan, tapi juga membahayakan masyarakat umum,” ungkapnya. Selain itu, kalau membangun basis pertahanan di Monas bukan kewenangan Gubernur DKI, melainkan butuh koordinasi dan persetujuan hingga presiden. Lebih lanjut, Ferrial mengaku Jokowi tidak pernah mengajak Dewan koordinasi terkait rencana membangun basis pertahanan. Termasuk saat Jokowi melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Balai Kota DKI, beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan yang digelar pada Rabu (21/8/2012), Jokowi menyatakan pihaknya akan memanfaatkan ruang bawah tanah Monas untuk dijadikan berbagai fasilitas. Bukan hanya parkir dan pusat penjualan souvenir, bawah tanah tugu kebanggaan rakyat Indonesia itu akan difungsikan sebagai tempat parkir persenjataan milik TNI. Seperti tank dan amfibi. Seperti diketahui tidak jauh dari Monas tepat di Jl Medan Merdeka Timur terdapat markas Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad). Dahulu tempat tersebut memang terdapat gudang persenjataan milik TNI AD. Ruang bawah tanah itu akan juga terkoneksi dengan markas tersebut selain dengan Stasiun Gambir. Jokowi mengungkapkan, pembangunan ruang bawah tanah seluas 160 hektare yang dimulai tahun 2014 ini diakomodasi dalam Detail Engineering Design (DED) Sesuai dengan strategi pertahanan Kementerian Pertahanan RI. Sedangkan anggota Komisi C DPRD DKI Ahmad Husein Alaydrus mengkritisi rencana program Jokowi bangun bunker di bawah Monas. Apalagi akan dijadikan tempat parkir persenjataan TNI, Dewan tidak setuju. "Memang kita mau perang kayak Irak di bawah pimpinan Saddam Husein melawan Amerika. Kita bukan mau perang, jadi kenapa harus bangun bunker," ungkap Habib sapaan akrab Ahmad Husein Alaydrus. Namun anehnya Jokowi rupanya belum tahu kalau menyangkut pertahanan berupa persenjataan TNI, bukan tanggung jawab Gubernur DKI melainkan pemerintah pusat. Lalu siapa pembisik Jokowi untuk membangun bunker itu, kata Habib nada bertanya. (Selamat Saragih)