Anies Dikritik karena Naikkan PBB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. ANT/Arizona Sudiro.
Jakarta: Anggota DPRD DKI Jakarta Ramli Muhammad meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak sembarangan menaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah DKI Jakarta. Pasalnya, tidak semua wajib pajak mampu membayar PBB yang naik hingga 100%.

Menurutnya, kenaikan PBB hanya menyusahkan warga. Masih banyak cara untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Saya menolak dengan tegas kenaikan PBB. Itu sangat menyusahkan masyarakat,” kata Ramli saat Rapat Paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu 25 Juli 2018.


Politikus Partai Golkar itu juga mempertanyakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2017. Pasalnya, dari tahun ke tahun, SILPA selalu mengalami kenaikan.

"Tahun 2016 SILPA Rp7 triliun, 2017 naik 100 persen Rp13,1 triliun. Jangan-jangan 2018 naik lagi 100 persen menjadi Rp26 triliun," ungkapnya.

Ramli mengingatkan agar Pemprov menjalankan program-program yang dihasilkan dari Musrembang. Beberapa kali mengajukan kegiatan, namun hanya sedikit yang terlaksana.

"Berkali-kali kita berteriak di sini untuk membangun, perbaikan di wilayah tapi, tidak juga dibangun. Uang habis dan ternyata SILPA Rp13,1 triliun," pungkasnya.

Mendengar pendapat tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan menjalankan semuanya dengan baik.



(DRI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id