Jakarta: Fraksi Hanura di DPRD DKI Jakarta menyebut progam One Kecamatan One Centre Enterpreneurship (OK OCE) milik Pemprov DKI Jakarta berpotensi gagal. Pasalnya, sudah hampir satu tahun, program unggulan tersebut tidak berjalan dengan baik.
"Kami menyayangkan fenomena ini karena potensi kegagalan program ini sangat merugikan APBD karena upaya untuk merealisasikannya juga menggunakan anggaran daerah," kata anggota Fraksi Hanura Abdul Canter Sangaji dalam rapat paripurna APBD Perubahan 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 26 September 2018.
Canter khawatir APBD DKI Jakarta terbuang sia-sia karena program OK OCE berpotensi gagal. Ia pun meminta Pemprov DKI Jakarta membuat konsep dan rencana program yang baik sebelum dijalankan.
"Jangan buat program yang konsep dan perencanaannya tidak terukur dan tidak teruji, karena pada akhirnya nanti akan merugikan APBD dan tentunya juga merugikan masyarakat Jakarta secara keseluruhan," jelas dia.
Baca: DPRD tak Setuju Hadiah OK OCE Pakai APBD
Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp82 miliar untuk program OK OCE. Dana tersebut dianggarkan dalam program pembinaan dan pendampingan kewirausahaan di masing-masing Suku Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tiap wilayah.
Pada pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018, Pemprov DKI mengusulkan Rp3,9 miliar untuk sertifikasi pendamping OK OCE. Namun, usulan itu dicoret Badan Anggaran.
Di sisi lain, hingga saat ini, sudah ada 52.745 orang yang mendaftar sebagai peserta OK OCE. Namun, hingga awal September, baru sekitar 1.000 wirausaha yang mengantongi izin usaha mikro kecil (IUMK) dan surat keterangan usaha (SKU).
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/0k8ZqgON" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Fraksi Hanura di DPRD DKI Jakarta menyebut progam One Kecamatan One Centre Enterpreneurship (OK OCE) milik Pemprov DKI Jakarta berpotensi gagal. Pasalnya, sudah hampir satu tahun, program unggulan tersebut tidak berjalan dengan baik.
"Kami menyayangkan fenomena ini karena potensi kegagalan program ini sangat merugikan APBD karena upaya untuk merealisasikannya juga menggunakan anggaran daerah," kata anggota Fraksi Hanura Abdul Canter Sangaji dalam rapat paripurna APBD Perubahan 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 26 September 2018.
Canter khawatir APBD DKI Jakarta terbuang sia-sia karena program OK OCE berpotensi gagal. Ia pun meminta Pemprov DKI Jakarta membuat konsep dan rencana program yang baik sebelum dijalankan.
"Jangan buat program yang konsep dan perencanaannya tidak terukur dan tidak teruji, karena pada akhirnya nanti akan merugikan APBD dan tentunya juga merugikan masyarakat Jakarta secara keseluruhan," jelas dia.
Baca: DPRD tak Setuju Hadiah OK OCE Pakai APBD
Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp82 miliar untuk program OK OCE. Dana tersebut dianggarkan dalam program pembinaan dan pendampingan kewirausahaan di masing-masing Suku Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tiap wilayah.
Pada pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018, Pemprov DKI mengusulkan Rp3,9 miliar untuk sertifikasi pendamping OK OCE. Namun, usulan itu dicoret Badan Anggaran.
Di sisi lain, hingga saat ini, sudah ada 52.745 orang yang mendaftar sebagai peserta OK OCE. Namun, hingga awal September, baru sekitar 1.000 wirausaha yang mengantongi izin usaha mikro kecil (IUMK) dan surat keterangan usaha (SKU).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
