Jakarta: Pengusaha angkutan kota (angkot) belum sepakat dengan tarif per kilometer. Hal itu membuat beberapa koperasi angkot masih ogah bergabung dengan program One Karcis One Trip (Ok Otrip) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Ketua Organisasi Angkatan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan, tarif yang ditetapkan masih terlalu rendah bagi pengusaha angkot.
“Pengusaha angkot gak memperoleh apa-apa dengan tarif Rp3.400 per kilometer itu,” ujar Shafruhan kepada Medcom.id, Selasa, 20 Februari 2018.
Baca: Nasib OK Otrip Bergantung pada Untung Rugi
Shafruhan menilai tarif Rp3.400 per kilometer yang ditawarkan Pemprov DKI tidak masuk akal. Tarif itu justru membuat pengusaha angkot merugi jika disepakati.
Ia mengatakan, para koperasi angkot telah mengkaji dan memperkirakan harga lebih pantas ditetapkan pada program Ok Otrip. Harga tersebut berkisar antara Rp4.000 hingga Rp4.100.
“Karena tidak bisa dipukul rata semua trayek dan rute dengan Rp3.400, kan beda-beda. Ada yang kilometernya pendek, ada yang panjang,” kata dia.
Baca: Sopir Angkot Keluhkan Rute Baru Ok Otrip
Selain harga, rerouting (perubahan rute) yang diberlakukan oleh Pemprov DKI pada program Ok Otrip dinilai memiliki banyak kekurangan. “Rerouting-nya belum menyentuh kebutuhan masyarakat,” ucap dia.
Menurut dia, rute yang diterapkan seharusnya memasuki pemukiman warga. Sehingga, memudahkan warga yang akan menggunakan angkot.
“Contohnya misalnya warga mau naik TransJakarta. Keluar rumah jalan sedikit langsung ketemu angkot kalau mau ke halte busway,” terang dia.
Menurut dia, masalah-masalah itu yang membuat beberapa koperasi memutuskan untuk tidak bergabung dengan Ok Otrip. Ia meminta ada kajian ulang dari Pemprov DKI terkait program kendaraan berintegrasi tersebut.
“Memang masih perlu diskusi antara kita dan Pemprov. Kita duduk bersama membahas itu. Buka-bukaan saja. Biar jelas,” pungkas dia.
Jakarta: Pengusaha angkutan kota (angkot) belum sepakat dengan tarif per kilometer. Hal itu membuat beberapa koperasi angkot masih ogah bergabung dengan program One Karcis One Trip (Ok Otrip) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Ketua Organisasi Angkatan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan, tarif yang ditetapkan masih terlalu rendah bagi pengusaha angkot.
“Pengusaha angkot gak memperoleh apa-apa dengan tarif Rp3.400 per kilometer itu,” ujar Shafruhan kepada Medcom.id, Selasa, 20 Februari 2018.
Baca: Nasib OK Otrip Bergantung pada Untung Rugi
Shafruhan menilai tarif Rp3.400 per kilometer yang ditawarkan Pemprov DKI tidak masuk akal. Tarif itu justru membuat pengusaha angkot merugi jika disepakati.
Ia mengatakan, para koperasi angkot telah mengkaji dan memperkirakan harga lebih pantas ditetapkan pada program Ok Otrip. Harga tersebut berkisar antara Rp4.000 hingga Rp4.100.
“Karena tidak bisa dipukul rata semua trayek dan rute dengan Rp3.400, kan beda-beda. Ada yang kilometernya pendek, ada yang panjang,” kata dia.
Baca: Sopir Angkot Keluhkan Rute Baru Ok Otrip
Selain harga, rerouting (perubahan rute) yang diberlakukan oleh Pemprov DKI pada program Ok Otrip dinilai memiliki banyak kekurangan. “Rerouting-nya belum menyentuh kebutuhan masyarakat,” ucap dia.
Menurut dia, rute yang diterapkan seharusnya memasuki pemukiman warga. Sehingga, memudahkan warga yang akan menggunakan angkot.
“Contohnya misalnya warga mau naik TransJakarta. Keluar rumah jalan sedikit langsung ketemu angkot kalau mau ke halte busway,” terang dia.
Menurut dia, masalah-masalah itu yang membuat beberapa koperasi memutuskan untuk tidak bergabung dengan Ok Otrip. Ia meminta ada kajian ulang dari Pemprov DKI terkait program kendaraan berintegrasi tersebut.
“Memang masih perlu diskusi antara kita dan Pemprov. Kita duduk bersama membahas itu. Buka-bukaan saja. Biar jelas,” pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
