Jakarta: Dana hibah untuk Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) dalam RAPBD DKI Jakarta 2018 menuai polemik. Rencana dana yang diberikan mencapai Rp40,2 miliar itu tak jelas penerimanya.
Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto mengatakan, hibah tersebut akan digunakan untuk honor guru PAUD. Mereka akan mendapat Rp500 ribu per bulan selama setahun.
"Nah, jumlah PAUD di DKI kan ada sekitar 5 ribuan. Kalau misalnya satu PAUD punya 4 guru, tinggal dikalikan. Bisa buih Rp120 miliar," kata Bowo saat dihubungi, Jakarta Pusat, Selasa, 28 November 2017.
Bowo menuturkan, anggaran RP40,2 miliar masih terlalu kecil dibandingkan jumlah kebutuhan untuk gaji guru PAUD. Anggaran tersebut hanya bisa menggaji sebagai guru.
"Sesungguhnya kebutuhan kita sampai dengan sebanyak itu (Rp120 miliar). Nah, sekarang angka Rp40 miliar itu berarti cuma untuk berapa guru kan," ujar Bowo.
Ia mengakui, anggaran dana hibah untuk Himpaudi muncul usai lembaga itu memberikan proposal pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Persoalannya kini, alamat Himpaudi yang tertera dalam situs apbd.jakarta.go.id tak sesuai. Berdasarkan situs itu alamat Himpaudi tertera di Jalan Poltangan Raya No 25 Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Ketika ditelusuri, alamat itu milik Yayasan Assaadah Poltangan yang di dalamnya terdapat madrasah ibtidayah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), dan madrasah aliyah.
Saat dimintai konfirmasi, pihak yayasan tidak mengenal dan membantah itu alamat sekretariat Himpaudi. "Enggak tahu Himpaudi itu apa. Kami enggak pernah mengajukan hibah. Saya justru bingung kenapa alamatnya di Poltangan Raya No 25," kata pengurus Yayasan Assaadah, Abdul Gani.
Terpisah, Ketua Umum Himpaudi Pusat, Netty Herawati, mengatakan yang menerima dana hibah ialah Himpaudi DKI Jakarta. Ketua Himpaudi DKI Yufi AM Natakusumah pun membenarkan.
Yufi mengatakan Himpaudi DKI beralamat di Jl Patra Kuningan Utara No XV, Jaksel.
"Jalan Poltangan No 25 itu alamat sekretariat kami untuk surat-menyurat dan lain-lain. Namun, kalau untuk rapat-rapat dan pertemuan, itu di Jl Patra Kuningan Utara No XV, Jaksel. Yayasan Nursaadah (Assaadah) itu posisinya persis di seberang kantor Sekretariat Himpaudi," tuturnya.
Namun, jelas bahwa di depan yayasan itu hanya ada warung dan beberapa rumah, tidak ada papan nama Himpaudi.
Ferry Safrudin, Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, akan menanyakan itu ke pihak Himpaudi soal kejelasan alamat.
Menurutnya, sebelum menerima dana hibah, ada verifikasi status serta kelengkapan lembaga seperti sekretariat dan pengurus.
"Saya kurang tahu soal alamat itu. Nanti saya tanyakan kepada mereka."
Kejanggalan juga terjadi untuk Majelis Taklim Khoirun Nisa di Jalan Kembang Sakti II, Kp Bugis, RT 03/RW 03 No 45, Kelurahan Kembangan Selatan, Jakbar, yang menerima hibah Rp20 juta.
Tidak terdapat papan nama di sana dan hanya seperti rumah dengan parkiran hanya untuk satu mobil.
Abdul Jamal, ketua pembina majelis, mengaku memang sudah mengajukan permohonan hibah. Namun, dia belum mendapat informasi akan menerima dana untuk 2018.
"Saya justru baru tahu dari Anda. Belum ada survei sih setelah kami ajukan proposal sekitar Januari 2017 lalu," kata dia.
Jakarta: Dana hibah untuk Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) dalam RAPBD DKI Jakarta 2018 menuai polemik. Rencana dana yang diberikan mencapai Rp40,2 miliar itu tak jelas penerimanya.
Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto mengatakan, hibah tersebut akan digunakan untuk honor guru PAUD. Mereka akan mendapat Rp500 ribu per bulan selama setahun.
"Nah, jumlah PAUD di DKI kan ada sekitar 5 ribuan. Kalau misalnya satu PAUD punya 4 guru, tinggal dikalikan. Bisa buih Rp120 miliar," kata Bowo saat dihubungi, Jakarta Pusat, Selasa, 28 November 2017.
Bowo menuturkan, anggaran RP40,2 miliar masih terlalu kecil dibandingkan jumlah kebutuhan untuk gaji guru PAUD. Anggaran tersebut hanya bisa menggaji sebagai guru.
"Sesungguhnya kebutuhan kita sampai dengan sebanyak itu (Rp120 miliar). Nah, sekarang angka Rp40 miliar itu berarti cuma untuk berapa guru kan," ujar Bowo.
Ia mengakui, anggaran dana hibah untuk Himpaudi muncul usai lembaga itu memberikan proposal pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Persoalannya kini, alamat Himpaudi yang tertera dalam situs apbd.jakarta.go.id tak sesuai. Berdasarkan situs itu alamat Himpaudi tertera di Jalan Poltangan Raya No 25 Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Ketika ditelusuri, alamat itu milik Yayasan Assaadah Poltangan yang di dalamnya terdapat madrasah ibtidayah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), dan madrasah aliyah.
Saat dimintai konfirmasi, pihak yayasan tidak mengenal dan membantah itu alamat sekretariat Himpaudi. "Enggak tahu Himpaudi itu apa. Kami enggak pernah mengajukan hibah. Saya justru bingung kenapa alamatnya di Poltangan Raya No 25," kata pengurus Yayasan Assaadah, Abdul Gani.
Terpisah, Ketua Umum Himpaudi Pusat, Netty Herawati, mengatakan yang menerima dana hibah ialah Himpaudi DKI Jakarta. Ketua Himpaudi DKI Yufi AM Natakusumah pun membenarkan.
Yufi mengatakan Himpaudi DKI beralamat di Jl Patra Kuningan Utara No XV, Jaksel.
"Jalan Poltangan No 25 itu alamat sekretariat kami untuk surat-menyurat dan lain-lain. Namun, kalau untuk rapat-rapat dan pertemuan, itu di Jl Patra Kuningan Utara No XV, Jaksel. Yayasan Nursaadah (Assaadah) itu posisinya persis di seberang kantor Sekretariat Himpaudi," tuturnya.
Namun, jelas bahwa di depan yayasan itu hanya ada warung dan beberapa rumah, tidak ada papan nama Himpaudi.
Ferry Safrudin, Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, akan menanyakan itu ke pihak Himpaudi soal kejelasan alamat.
Menurutnya, sebelum menerima dana hibah, ada verifikasi status serta kelengkapan lembaga seperti sekretariat dan pengurus.
"Saya kurang tahu soal alamat itu. Nanti saya tanyakan kepada mereka."
Kejanggalan juga terjadi untuk Majelis Taklim Khoirun Nisa di Jalan Kembang Sakti II, Kp Bugis, RT 03/RW 03 No 45, Kelurahan Kembangan Selatan, Jakbar, yang menerima hibah Rp20 juta.
Tidak terdapat papan nama di sana dan hanya seperti rumah dengan parkiran hanya untuk satu mobil.
Abdul Jamal, ketua pembina majelis, mengaku memang sudah mengajukan permohonan hibah. Namun, dia belum mendapat informasi akan menerima dana untuk 2018.
"Saya justru baru tahu dari Anda. Belum ada survei sih setelah kami ajukan proposal sekitar Januari 2017 lalu," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
