Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta sejumlah dukung dari pemerintah pusat selama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro darurat. Pertama, dukungan pengetatan mobilitas penduduk di Jakarta dan antarwilayah.
Pengetatan mobilitas dinilai dapat menghentikan lonjakan kasus baru dan menurunkan kasus aktif. Kedua, dukungan tambahan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung. Peran dari mahasiswa dan dosen dinilai dapat mengisi kekurangan tenaga kesehatan di rumah sakit (RS).
"Tenaga vaksinator (diperlukan) sejumlah 5.139 orang, terdiri dari nakes (tenaga kesehatan) 2.050 orang dan non-nakes 3.089 orang," mengutip data Pemprov DKI terkait situasi penanganan pandemi covid-19, Rabu, 30 Juni 2021.
Pemprov DKI juga memerlukan tenaga tracer profesional di lapangan sebanyak 2.156 orang. Mereka akan menelusuri kontak erat sebanyak 15-30 orang per 100 ribu penduduk.
Ketiga, Pemprov DKI meminta dukungan adanya regulasi untuk seseorang yang memiliki hasil rapid antigen positif dengan gejala sedang dan kritis dapat ditangani di RS dan diklaim pembiayaannya. Terakhir, perlunya sosialisasi ke masyarkat secara intensif terkait keamanan, efektivitas, dan kehalalan vaksin.
Baca: Jelang PPKM Mikro Darurat, Pemprov DKI Fokus Penanganan Covid-19
PPKM mikro darurat diterapkan mulai Jumat, 2 Juli 2021. Wacana itu sudah dirapatkan dengan sejumlah kementerian/lembaga.
"Pengetatan Ketentuan PPKM Mikro Darurat 2 sampai dengan 20 Juli 2021," tulis data yang diterima dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Selasa, 29 Juni 2021.
PPKM Darurat diterapkan di rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW) di Kabupaten/Kota yang ditetapkan masing-masing kepala daerah. Penentuan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri.
Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov)
DKI Jakarta meminta sejumlah dukung dari pemerintah pusat selama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (
PPKM) mikro darurat. Pertama, dukungan pengetatan mobilitas penduduk di Jakarta dan antarwilayah.
Pengetatan mobilitas dinilai dapat menghentikan lonjakan kasus baru dan menurunkan kasus aktif. Kedua, dukungan tambahan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung. Peran dari mahasiswa dan dosen dinilai dapat mengisi kekurangan tenaga kesehatan di rumah sakit (RS).
"Tenaga vaksinator (diperlukan) sejumlah 5.139 orang, terdiri dari nakes (tenaga kesehatan) 2.050 orang dan non-nakes 3.089 orang," mengutip data Pemprov DKI terkait situasi penanganan
pandemi covid-19, Rabu, 30 Juni 2021.
Pemprov DKI juga memerlukan tenaga tracer profesional di lapangan sebanyak 2.156 orang. Mereka akan menelusuri kontak erat sebanyak 15-30 orang per 100 ribu penduduk.
Ketiga, Pemprov DKI meminta dukungan adanya regulasi untuk seseorang yang memiliki hasil rapid antigen positif dengan gejala sedang dan kritis dapat ditangani di RS dan diklaim pembiayaannya. Terakhir, perlunya sosialisasi ke masyarkat secara intensif terkait keamanan, efektivitas, dan kehalalan vaksin.
Baca: Jelang PPKM Mikro Darurat, Pemprov DKI Fokus Penanganan Covid-19
PPKM mikro darurat diterapkan mulai Jumat, 2 Juli 2021. Wacana itu sudah dirapatkan dengan sejumlah kementerian/lembaga.
"Pengetatan Ketentuan PPKM Mikro Darurat 2 sampai dengan 20 Juli 2021," tulis data yang diterima dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Selasa, 29 Juni 2021.
PPKM Darurat diterapkan di rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW) di Kabupaten/Kota yang ditetapkan masing-masing kepala daerah. Penentuan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
