Jakarta: Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) mengatakan belum ada keputusan soal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Ibu Kota. Saat ini, kebijakan PPKM lebih ketat masih dibahas oleh menteri terkait serta para pimpinan daerah.
"Kita tunggu saja pengumuman dari Pak Menko (Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto). Detailnya saya tidak bijak kalau menyampaikan mendahului," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa, 29 Juni 2021.
Menurut dia, diskusi soal wacana itu baru membahas perlunya ada pengetatan dari kebijakan yang sudah ada. Namun, Riza menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap melaksanakan kebijakan yang diambil pemerintah pusat.
Baca: Ini Usulan Perubahan Peraturan Selama PPKM Mikro Darurat
"DKI siap melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk keuangan yang dibutuhkan nanti sama-sama kita atasi dengan pemerintah pusat," kata Riza.
Riza mengatakan rapat pembahasan kebijakan ini akan dilanjutkan Rabu pagi, 30 Juni 2021. Sebelumnya, beredar informasi Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas menteri dan para gubernur membahas kemungkinan penerapan PPKM darurat, termasuk untuk DKI Jakarta.
Penerapan PPKM darurat itu direncanakan selama dua pekan. Selama periode waktu tersebut, restoran dan mal dikabarkan akan ditutup, sedangkan perkantoran diharuskan menerapkan sistem bekerja dari rumah (work from home) untuk seluruh karyawan (100 persen).
Jakarta: Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) mengatakan belum ada keputusan soal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (
PPKM) darurat di Ibu Kota. Saat ini, kebijakan
PPKM lebih ketat masih dibahas oleh menteri terkait serta para pimpinan daerah.
"Kita tunggu saja pengumuman dari Pak Menko (Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto). Detailnya saya tidak bijak kalau menyampaikan mendahului," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa, 29 Juni 2021.
Menurut dia, diskusi soal wacana itu baru membahas perlunya ada pengetatan dari kebijakan yang sudah ada. Namun, Riza menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap melaksanakan kebijakan yang diambil pemerintah pusat.
Baca:
Ini Usulan Perubahan Peraturan Selama PPKM Mikro Darurat
"DKI siap melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk keuangan yang dibutuhkan nanti sama-sama kita atasi dengan pemerintah pusat," kata Riza.
Riza mengatakan rapat pembahasan kebijakan ini akan dilanjutkan Rabu pagi, 30 Juni 2021. Sebelumnya, beredar informasi Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas menteri dan para gubernur membahas kemungkinan penerapan PPKM darurat, termasuk untuk DKI Jakarta.
Penerapan PPKM darurat itu direncanakan selama dua pekan. Selama periode waktu tersebut, restoran dan mal dikabarkan akan ditutup, sedangkan perkantoran diharuskan menerapkan sistem bekerja dari rumah (
work from home) untuk seluruh karyawan (100 persen).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
