Pemerintah Pastikan tak Represif pada Penunggak Iuran Rusun

medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan mengusir penghuni rumah susun sederhana sewa yang menunggak iuran pemeliharaan lingkungan Rumah Susun Sewa (rusunawa). Namun, Pemerintah DKI akan mencarikan solusi tanpa menghapus kewajiban warga.   "Pemerintah tidak akan melakukan langkah-langkah represif. Tapi kita juga ingin membangun kedisiplinan masyarakat," kata Pelaksana Tugas (Plt) DKI Jakarta Sumarsono di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016).   Sumarsono tidak berencana memutihkan tanggakan penghuni rusun. Menurut dia, cara itu tidak mendidik. Tagihan rusun per bulan tetap menjadi tanggung jawab penghuni.   "Membayar iuran itu taggung jawab dan refleksi dari kedisiplinan masyarakat, itu yang kita dorong. Pengurus rusun harus diaktifkan. Diajak ngomong, sosialisasi harus lebih sering dilakukan, interaksi pemerintah dengan masyarakat harus diintensifkan," ujarnya.   Sumarsono mengatakan, masalah tunggakan harus diselesaikan dengan kepala dingin. Pimpinan daerah harus datang memantau kondisi lapangan.   "Kita tidak bisa hanya memberikan instruksi, mengawasi, kemudian memberikan punishment.  Saya kira itu harus proses komunikasi dan interaksi dengan masyarakat," ungkap Sumarsono.   Sumarsono mengakui, solusi sementara yang bisa dilakukan adalah membuka lapangan pekerjaan bagi penghuni rusun.   "Itu adalah sebuah solusi dan startegi teknis. Detailnya akan saya konsultasikan dengan Kadis Perumahan dan Kadis Ketenagakerjaan bagaimana pemerintah provinsi menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya," katanya.   Sebelumnya, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahjo Purnama berencana mengirim warga yang tak sanggup bayar iuran ke panti asuhan. Menurut Ahok, biaya yang harus dibayar warga sangat murah.   Ahok mengungkapkan, warga hanya diminta merogoh kocek Rp10 ribu per hari untuk membayar uang keamanan, kebersihan dan perawatan. Ahok bilang, tak ada biaya semurah itu di Jakarta.   "Cuma Rp10 ribu per hari. Saya rasa lebih mahal biaya pulsa mereka. Kami subsidi (rusun) 80 persen. Mana ada di Jakarta? Kalau di apartemen mahal kamu bayar uang lingkungan enggak? Bayar! Per meter bisa sejutaan sebulan," kata Ahok, Kamis 20 Agustus.   Geram mendengar keluhan warga yang menilai biaya pemeliharaan mahal, Ahok mengancam akan mengirim warga yang mengaku tak mampu bayar iuran ke panti asuhan. Di panti, kata Ahok, warga hanya boleh diam di tempat dan diberi makan.   "Yang ngaku enggak bisa bayar Rp10 ribu per hari saya masukin ke panti. Duduk saja di situ ngipas-ngipas Rp28 ribu sehari di kasih makan. Ini tidak beli, tidak sewa Anda hanya tinggal di sana biaya perawatan keamanan kebersihan semua Rp10 ribu sehari. Kamu dagang bayar preman saja Rp60 ribu sehari," kata Ahok geram.