Jakarta: Rancangan Peraturan Daerah Pengendalian Raperda) Lalu Lintas Secara Elektronil (PL2SE) mulai dibahas di DPRD DKI Jakarta. Salah satu program PL2SE adalah jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).
"Kalau yang itu memang sudah dibahas olej Bapemperda (Badan Pembentukan Perda), sudah mulai 2022 dan akan dilanjutkan tahun ini (2023)," ujar Komisi B DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli kepada Media Indonesia, Minggu, 1 Januari 2023.
Ia menyambut baik Raperda PL2SE ini. Diharapkan, teknologi lalu lintas tersebut dapat membuat lalu lintas di Jakarta terkendali lebih optimal.
"Sistem ini menggunakan teknologi digital secara lebih optimal untuk mengatur Lalu Lintas di Jakarta," tuturnya.
Ia berharap pengendalian lalu lintas dengan teknologi ini juga dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen angkutan massal yang ada di Jakarta. Menurut Zoelkifli, hal-hal yang akan dibahas bagaimana mengenakan retribusi terhadap kendaraan bermotor dari luar DKI.
"Itu yang kita (eksekutif dan legislatif) sedang musyawarahkan di Bapemperda dan komisi-komisi terkait di DPRD. Sama seperti ketika kita memutuskan tarif integrasi MRT-TransJakarta-LRT di jaman Pak Anies, dibicarakan dan diputuskan dalam rapat koordinasi DPRD dan Pemda DKI," kata dia.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan ERP dapat menjadi solusi pengendalian lalu lintas di Ibukota. Namun, selama kebijakan itu belum terlaksana, pihaknya masih akan terus melakukan kebijakan pengendalian lalu lintas dengan ganjil genap.
"Ganjil genap tetap ada. Belum ada rencana penambahan areanya," terang Syafrin.
Tidak hanya itu, untuk mengurangi kemacetan, Pemprov DKI juga terus memperbaiki layanan angkutan umum seperti peningkatan sterilisasi jalur Transjakarta agar waktu tempuh penumpang semakin pendek.
"Lalu juga ada integrasi antarmoda dan harga tiket bundling. Dengan demikian diharapkan akan semakin banyak warga meninggalkan kendaraan pribadi mereka dan beralih ke angkutan umum," jelas Syafrin.
Jakarta: Rancangan Peraturan Daerah Pengendalian Raperda) Lalu Lintas Secara Elektronil (PL2SE) mulai dibahas di
DPRD DKI Jakarta. Salah satu program PL2SE adalah jalan berbayar elektronik atau
electronic road pricing (ERP).
"Kalau yang itu memang sudah dibahas olej Bapemperda (Badan Pembentukan Perda), sudah mulai 2022 dan akan dilanjutkan tahun ini (2023)," ujar Komisi B DPRD
DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli kepada
Media Indonesia, Minggu, 1 Januari 2023.
Ia menyambut baik Raperda PL2SE ini. Diharapkan, teknologi lalu lintas tersebut dapat membuat lalu lintas di Jakarta terkendali lebih optimal.
"Sistem ini menggunakan teknologi digital secara lebih optimal untuk mengatur Lalu Lintas di Jakarta," tuturnya.
Ia berharap pengendalian lalu lintas dengan teknologi ini juga dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen angkutan massal yang ada di Jakarta. Menurut Zoelkifli, hal-hal yang akan dibahas bagaimana mengenakan retribusi terhadap kendaraan bermotor dari luar DKI.
"Itu yang kita (eksekutif dan legislatif) sedang musyawarahkan di Bapemperda dan komisi-komisi terkait di DPRD. Sama seperti ketika kita memutuskan tarif integrasi MRT-TransJakarta-LRT di jaman Pak Anies, dibicarakan dan diputuskan dalam rapat koordinasi DPRD dan Pemda DKI," kata dia.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan ERP dapat menjadi solusi pengendalian lalu lintas di Ibukota. Namun, selama kebijakan itu belum terlaksana, pihaknya masih akan terus melakukan kebijakan pengendalian lalu lintas dengan ganjil genap.
"Ganjil genap tetap ada. Belum ada rencana penambahan areanya," terang Syafrin.
Tidak hanya itu, untuk mengurangi kemacetan,
Pemprov DKI juga terus memperbaiki layanan angkutan umum seperti peningkatan sterilisasi jalur Transjakarta agar waktu tempuh penumpang semakin pendek.
"Lalu juga ada integrasi antarmoda dan harga tiket bundling. Dengan demikian diharapkan akan semakin banyak warga meninggalkan kendaraan pribadi mereka dan beralih ke angkutan umum," jelas Syafrin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
