Pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan membatasi kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan membatasi kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Tujuh Kegiatan Terlarang Selama PSBB di Jakarta

Nasional Virus Korona virus corona
Selamat Saragih • 07 April 2020 17:10
Jakarta: Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta mulai berlaku 7 April 2020. Tujuh jenis kegiatan dilarang dilakukan di wilayah ibu kota.
 
"SK hari ini diteken Menkes (Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto). Langsung berlaku dan DKI segera lakukan," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Agus Wibowo, kepada Media Indonesia, Selasa, 7 April 2020.
 
Simak: PSBB di DKI Jakarta Berlaku 7 April 2020

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Larangan terhadap tujuh kegiatan itu mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka penanganan covid-19.
 
Pertama, dilarang melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Kegiatan belajar mengajar diganti di rumah dengan menggunakan media yang paling efektif, kecuali yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan.
 
Kedua, perusahaan atau instansi dilarang mempekerjakan pegawainya di kantor atau dengan jumlah pekerja normal. Diganti dengan bekerja di rumah atau pembatasan jumlah pekerja, kecuali instansi dan bidang tertentu.
 
Ketiga, tempat ibadah dilarang dibuka untuk umum, diganti dengan beribadah di rumah.
 
Keempat, tempat atau fasilitas umum dilarang dibuka untuk umum, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.
 
Kelima, pelarangan kegiatan sosial budaya yang melibatkan orang banyak dan berkerumunan, seperti pertemuan atau perkumpulan politik, olahraga, hiburan, akademik dan budaya.
 
Keenam, moda transportasi publik dilarang mengangkut jumlah penumpang dengan kapasitas penuh. Karena itu, jumlah penumpang harus dibatasi. Moda transportasi barang juga dilarang beroperasi, kecuali untuk barang penting dan esensial yang telah ditentukan.
 
Ketujuh, dilarang dilakukan kegiatan yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan (hankam), kecuali kegiatan operasi militer atau kepolisian sebagai unsur utama dan pendukung.

Mulai susun SOP

Pemprov DKI hingga saat ini masih membahas prosedur operasional standar (SOP) pelaksanaan PSBB untuk mengurangi penyebaran pandemi covid-19. SOP tiap sektor akan dibahas bersama dengan gugus tugas percepatan penanggulan covid-19 provinsi.
 
"Jadi enggak (bikin SOP) masing-masing. Mana yang direncanakan, kegiatan yang direncanakan, itu dibahas di gugus tugas," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin saat dikonfirmasi, Selasa, 7 April 2020.
 
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI mempunyai kewenangan kuat untuk membatasi operasional kendaraan pribadi. Hal itu merupakan dampak disetujuinya usul status PSBB.
 
Selama ini, pihaknya hanya melakukan pembatasan layanan terhadap transportasi publik seperti TransJakarta, MRT dan LRT.
 
"Artinya setelah ada PSBB maka kita bisa masifkan, tidak hanya MRT, LRT, dan TransJakarta tapi juga pada layanan angkutan umum lainnya termasuk kendaraan pribadi," ujar Syafrin.
 

(SUR)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif