Debat Normalisasi vs Naturalisasi Hambat Penataan Bantaran Kali

Jakarta: Perdebatan istilah normalisasi dan naturalisasi justru menghambat penataan bantaran kali di wilayah DKI Jakarta. Padahal, penataan kali menjadi salah satu aspek penting dalam upaya penanggulangan bencana banjir di ibu kota. "Sampai sekarang belum ketemu apa itu naturalisasi dan normalisasi yang dimaksud Anies (Gubernur DKI Anies Baswedan). Ini yang mengakibatkan sampai 2019 tidak ada anggaran untuk penataan bantaran kali," ujar Pengamat Tata Kota Nirwono Joga dalam Metro Pagi Primetime, Rabu, 17 Oktober 2018  Joga mengatakan hingga kini Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) belum menganggarkan penataan bantaran kali. Sebabnya, Pemprov DKI tidak memasukkan program pelebaran sungai dalam konteks penanganan banjir. Menurut Joga, Sungai Ciliwung memiliki lebar 10-20 meter. Sungai ini butuh diperlebar hingga 35 meter. Artinya, di kiri dan kanan sungai perlu lahan sekitar 15 meter lagi. Aturan mainnya, tambah dia, ketika sungai harus diperlebar, Pemprov DKI perlu merelokasi warga. Setelah itu selesai baru kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini BBWSCC, baru bisa menata bantaran kali. "Ini terhenti karena ada dua perdebatan. Pertama pemahaman normalisasi dan naturalisasi yang belum ketemu. Kedua keengganan Gubernur Anies membahas relokasi warganya sesuai janji kampanye," jelas dia.