medcom.id, Jakarta: Kejadian saling tuding dan saling menyalahkan di pemerintahan daerah tidak jarang terjadi. Apalagi bila terkait anggaran, eksekutif dan legislatif sangat rentan saling salah menyalahkan.
Untuk menghindarinya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua DPRD DKI Jakarta telah sepakat untuk merekam seluruh rapat antara eksekutif dan legislatif.
"Untuk pembahasan anggaran kita pengennya ada rekaman. Sehingga enggak saling fitnah, atau saling apalah. Ketua DPRD sudah setuju kok," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (18/12/2014).
Rapat pembahasan anggaran adalah salah satu yang paling penting untuk direkam. Alasannya sederhana, untuk meningkatkan transparansi dan kontrol.
Walau demikian, Ahok menilai direkam atau tidak tidak begitu menjadi masalah. Yang paling penting justru rapat tersebut dibuat terbuka dan bisa disaksikan pihak nonpemerintahan seperti media dan LSM. Ini agar kesepakatan di bawah meja antara legislatif dan eksekutif bisa ditekan.
"Yang penting sudah terbuka untuk semua orang kan. (Kendalanya sekarang) kominfo yang belum rekam. Yang penting dia bikin terbuka semua orang bisa denger. Kalau sudah terbuka kamu boleh rekam kan?," ungkap mantan Bupati Belitung Timur itu.
medcom.id, Jakarta: Kejadian saling tuding dan saling menyalahkan di pemerintahan daerah tidak jarang terjadi. Apalagi bila terkait anggaran, eksekutif dan legislatif sangat rentan saling salah menyalahkan.
Untuk menghindarinya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua DPRD DKI Jakarta telah sepakat untuk merekam seluruh rapat antara eksekutif dan legislatif.
"Untuk pembahasan anggaran kita pengennya ada rekaman. Sehingga enggak saling fitnah, atau saling apalah. Ketua DPRD sudah setuju kok," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (18/12/2014).
Rapat pembahasan anggaran adalah salah satu yang paling penting untuk direkam. Alasannya sederhana, untuk meningkatkan transparansi dan kontrol.
Walau demikian, Ahok menilai direkam atau tidak tidak begitu menjadi masalah. Yang paling penting justru rapat tersebut dibuat terbuka dan bisa disaksikan pihak nonpemerintahan seperti media dan LSM. Ini agar kesepakatan di bawah meja antara legislatif dan eksekutif bisa ditekan.
"Yang penting sudah terbuka untuk semua orang kan. (Kendalanya sekarang) kominfo yang belum rekam. Yang penting dia bikin terbuka semua orang bisa denger. Kalau sudah terbuka kamu boleh rekam kan?," ungkap mantan Bupati Belitung Timur itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
