Jakarta: Sikap Fraksi PSI yang kerap bikin ‘gerah’ fraksi lain di DPRD DKI dinilai berisiko. Bukan tidak mungkin, PSI bakal jadi musuh bersama.
"Itu risiko politik yang harus disiapkan, jangan kaget PSI. Itu memang sudah jadi jalan hidup orang berbeda. Sehingga dunianya sudah begitu, kalau partai berbeda pasti dimusuhi. Itu konsekuensi atas apa yang diperjuangkan, jalan sunyi," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, Selasa, 15 Desember 2020.
Menurut Pangi, kehadiran PSI membuat pekerjaan rutinitas yang dilakukan DPRD DKI Jakarta terganggu. Alhasil sikap sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta tidak nyaman dengan keberadaan PSI.
"Bisa jadi komunikasi politik PSI membuat mayoritas fraksi terganggu, atau dead lock. PSI bakal dianggap sebagai partai yang merugikan partai lain," ujarnya.
Menurut Pangi, fraksi PSI tidak bisa berbuat banyak saat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) mereka mengambil sikap. Meskipun, kata Pangi, bisa saja salah satu kader PSI di DPRD DKI Jakarta memiliki sikap berbeda, namun akhirnya tetap harus tegak lurus dengan kebijakan partai.
“Suka tidak suka, mau tidak mau, itu adalah risiko politik yang harus diterima,” katanya.
Seperti diketahui, sejumlah fraksi melakukan aksi walk out ketika PSI mendapatkan giliran menyampaikan pandangan umumnya dalam rapat Raperda tentang perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 14 Desember 2020.
Aksi walk out diduga sebagai respons atas sikap PSI yang menolak kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta.
Jakarta: Sikap Fraksi PSI yang kerap bikin ‘gerah’ fraksi lain di
DPRD DKI dinilai berisiko. Bukan tidak mungkin, PSI bakal jadi musuh bersama.
"Itu risiko politik yang harus disiapkan, jangan kaget PSI. Itu memang sudah jadi jalan hidup orang berbeda. Sehingga dunianya sudah begitu, kalau partai berbeda pasti dimusuhi. Itu konsekuensi atas apa yang diperjuangkan, jalan sunyi," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, Selasa, 15 Desember 2020.
Menurut Pangi, kehadiran PSI membuat pekerjaan rutinitas yang dilakukan DPRD DKI Jakarta terganggu. Alhasil sikap sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta tidak nyaman dengan keberadaan PSI.
"Bisa jadi komunikasi politik PSI membuat mayoritas fraksi terganggu, atau
dead lock. PSI bakal dianggap sebagai partai yang merugikan partai lain," ujarnya.
Menurut Pangi, fraksi PSI tidak bisa berbuat banyak saat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) mereka mengambil sikap. Meskipun, kata Pangi, bisa saja salah satu kader PSI di
DPRD DKI Jakarta memiliki sikap berbeda, namun akhirnya tetap harus tegak lurus dengan kebijakan partai.
“Suka tidak suka, mau tidak mau, itu adalah risiko politik yang harus diterima,” katanya.
Seperti diketahui, sejumlah fraksi melakukan aksi
walk out ketika PSI mendapatkan giliran menyampaikan pandangan umumnya dalam rapat Raperda tentang perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 14 Desember 2020.
Aksi
walk out diduga sebagai respons atas sikap PSI yang menolak kenaikan
Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
