medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melaporkan penggelembungan dana APBD di DKI Jakarta. Salah satunya adalah pengadaan uninterruptible power supply (UPS) ke sekolah-sekolah di Jakarta.
Menurut Ahok ada dana untuk 55 sekolah yang sudah 'kecolongan' dan dimanfaatkan sebagai alasan untuk menganggarkan dana siluman ini.
"Pada tahun 2014 lalu ada 55 sekolah yang kecolongan, padahal Lasro Marbun, Kepala Dinas Pendidikan Jakarta berhasil menyisir dana Rp 4,3 triliun yang tidak dieksekusi," tukas Ahok di depan gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2015).
Ahok mengatakan dana tersebut tidaklah kecil. Pengadaan UPS untuk satu sekolah mencapai Rp 6 miliar. Ketika ditanya ke banyak kepala sekolah, rata-rata mengaku tidak tahu dengan pengadaan UPS ini.
"Dana UPS untuk tiap sekolah Rp 6 miliar. Kepala sekolah banyak yang kaget karena nggak pernah ada yang masang UPS. Lagian masa satu UPS sampai Rp 6 miliar harganya," tambah dia.
Ahok juga membantah dia melapor ke KPK karena merasa terancam hak angket yang digunakan dewan. Menurut mantan Bupati Belitung Timur ini, laporannya murni karena dana siluman di dalam APBD DKI Jakarta.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melaporkan penggelembungan dana APBD di DKI Jakarta. Salah satunya adalah pengadaan
uninterruptible power supply (UPS) ke sekolah-sekolah di Jakarta.
Menurut Ahok ada dana untuk 55 sekolah yang sudah 'kecolongan' dan dimanfaatkan sebagai alasan untuk menganggarkan dana siluman ini.
"Pada tahun 2014 lalu ada 55 sekolah yang kecolongan, padahal Lasro Marbun, Kepala Dinas Pendidikan Jakarta berhasil menyisir dana Rp 4,3 triliun yang tidak dieksekusi," tukas Ahok di depan gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2015).
Ahok mengatakan dana tersebut tidaklah kecil. Pengadaan UPS untuk satu sekolah mencapai Rp 6 miliar. Ketika ditanya ke banyak kepala sekolah, rata-rata mengaku tidak tahu dengan pengadaan UPS ini.
"Dana UPS untuk tiap sekolah Rp 6 miliar. Kepala sekolah banyak yang kaget karena
nggak pernah ada yang masang UPS. Lagian masa satu UPS sampai Rp 6 miliar harganya," tambah dia.
Ahok juga membantah dia melapor ke KPK karena merasa terancam hak angket yang digunakan dewan. Menurut mantan Bupati Belitung Timur ini, laporannya murni karena dana siluman di dalam APBD DKI Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
