medcom.id, Jakarta: Dinas Kebersihan DKI Jakarta menolak untuk membongkar pos timbangan di pintu masuk Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Pos timbangan masih diperlukan Dinas Kebersihan untuk mencatat jumlah tonase per harinya yang masuk ke dalam TPST Bantar Gebang.
Penolakan itu tidak lepas dari usulan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Hanura Verry Yonnevil Munir dalam rapat antara Dinas Kebersihan DKI Jakarta dengan DPRD. Pos timbangan yang saat dikelola PT Godang Tua Jaya digunakan untuk menghitung jumlah tonase sampah, menurut dia, sudah tidak dapat digunakan lagi.
"Menurut saya, bongkar saja itu pos timbangan di pintu masuk. Hanya bikin antrean panjang," ungkap Verry di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Kamis (28/7/2016).
Namun demikian, usulan Verry tidak dapat dipertimbangkan. Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji menyebut, pos timbangan tidak dapat dibongkar begitu saja.
Menurut Isnawa, hasil timbangan tonase merupakan bukti akuntanbilitas Pemerintah Provinsi DKI dalam mengelola sampah. Selain itu, ada pertanggungjawaban dari DKI kepada Pemerintah Kota Bekasi terkait tonase sampah yang masuk setiap harinya ke TPST Bantar Gebang.
"Lagipula, kita kan bertekad benahi manajemen pengelolaan, baik internal manajemen maupun eksternal," tutur dia.
Sementara itu, Kepala Satuan Pelaksana Pengelolaan Sampah TPST Bantargebang Rizky Febriyanto menjelaskan, pembongkaran pos timbangan juga tak dapat dilakukan. Sebab, setiap harinya, sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang bukan hanya miliki DKI.
Sampah-sampah itu, jelas Rizky, juga datang dari truk-truk non-pemerintah. Apalagi, saat ini, Pemprov DKI Jakarta tengah menerapkan business to business untuk pengangkutan sampah.
"Jadi timbangan itu tetap kita perlukan untuk penagihan si perusahaan angkutan sampah swsata," ucap dia.
Ia menambahkan, data jumlah tonase sampah yang masuk ke TPST juga diperlukan untuk digunakan berbagai macam kebutuhan. Dari data tonase sampah itu, Dinas Kebersihan dapat menganalisa kebutuhan alat dan sanitary landfill.
"Jadi, usulan itu agak sulit dipertimbangkan," tegas dia.
medcom.id, Jakarta: Dinas Kebersihan DKI Jakarta menolak untuk membongkar pos timbangan di pintu masuk Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Pos timbangan masih diperlukan Dinas Kebersihan untuk mencatat jumlah tonase per harinya yang masuk ke dalam TPST Bantar Gebang.
Penolakan itu tidak lepas dari usulan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Hanura Verry Yonnevil Munir dalam rapat antara Dinas Kebersihan DKI Jakarta dengan DPRD. Pos timbangan yang saat dikelola PT Godang Tua Jaya digunakan untuk menghitung jumlah tonase sampah, menurut dia, sudah tidak dapat digunakan lagi.
"Menurut saya, bongkar saja itu pos timbangan di pintu masuk. Hanya bikin antrean panjang," ungkap Verry di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Kamis (28/7/2016).
Namun demikian, usulan Verry tidak dapat dipertimbangkan. Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji menyebut, pos timbangan tidak dapat dibongkar begitu saja.
Menurut Isnawa, hasil timbangan tonase merupakan bukti akuntanbilitas Pemerintah Provinsi DKI dalam mengelola sampah. Selain itu, ada pertanggungjawaban dari DKI kepada Pemerintah Kota Bekasi terkait tonase sampah yang masuk setiap harinya ke TPST Bantar Gebang.
"Lagipula, kita kan bertekad benahi manajemen pengelolaan, baik internal manajemen maupun eksternal," tutur dia.
Sementara itu, Kepala Satuan Pelaksana Pengelolaan Sampah TPST Bantargebang Rizky Febriyanto menjelaskan, pembongkaran pos timbangan juga tak dapat dilakukan. Sebab, setiap harinya, sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang bukan hanya miliki DKI.
Sampah-sampah itu, jelas Rizky, juga datang dari truk-truk non-pemerintah. Apalagi, saat ini, Pemprov DKI Jakarta tengah menerapkan
business to business untuk pengangkutan sampah.
"Jadi timbangan itu tetap kita perlukan untuk penagihan si perusahaan angkutan sampah swsata," ucap dia.
Ia menambahkan, data jumlah tonase sampah yang masuk ke TPST juga diperlukan untuk digunakan berbagai macam kebutuhan. Dari data tonase sampah itu, Dinas Kebersihan dapat menganalisa kebutuhan alat dan sanitary landfill.
"Jadi, usulan itu agak sulit dipertimbangkan," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
