medcom.id, Jakarta: Penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di Ibu Kota diperkirakan menghabiskan anggaran hingga Rp3 triiliun. Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama ingin ERP Jakarta menggunakan alat dari negara maju.
Ahok mengatakan, pihaknya sudah menyetujui Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) melakukan studi banding soal ERP ke sejumlah negara. "DTKJ akan studi banding. Mereka minta dan kita sudah setuju," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/6/2016).
DTKJ, ujar Ahok, akan mengunjungi negara yang menggunakan ERP. Meski memperbolehkan, Ahok meminta, DTKJ mengunjungi negara maju yang penerapan ERP-nya sudah berjalan baik. Ahok enggan bermain-main dengan produk ERP yang menghabiskan dana tak sedikit.
"Kita enggak mau coba-coba pakai yang baru-baru. Kita ngeri karena ini barang Rp2 triliun sampai Rp3 triliun. Kita enggak mau ambil risiko," ujar Ahok.
Rencananya sosialisasi ERP berlangsung 27 Juni sampai 18 Juli 2016. Uji coba kembali dilaksanakan pada 19 Juli sampai 2 Agustus 2016. Menunggu penerapan ERP, DKI akan menjalankan kebijakan pelat nomor ganjil genap.
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, pembatasan melalui pola ganjil genap berlaku pukul 07.00-10.00 dan pukul 16.00-20.00 di jalur yang selama ini menerapkan sistem 3 in 1. Uji coba direncanakan 20 Juli selama satu bulan dan dipermanenkan pada 20 Agustus.
Metode ganjil dan genap diklaim mengurangi kemacetan hingga 37%. Sebab okupansi kendaraan pribadi di Jabodetabek adalah 75%. Jumlah kendaraan pribadi di Jabodetabek mencapai 16,9 juta. Sebanyak 8,49 juta unit bernomor pelat ganjil dan dan 8,45 juta unit berpelat genap.
medcom.id, Jakarta: Penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di Ibu Kota diperkirakan menghabiskan anggaran hingga Rp3 triiliun. Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama ingin ERP Jakarta menggunakan alat dari negara maju.
Ahok mengatakan, pihaknya sudah menyetujui Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) melakukan studi banding soal ERP ke sejumlah negara. "DTKJ akan studi banding. Mereka minta dan kita sudah setuju," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/6/2016).
DTKJ, ujar Ahok, akan mengunjungi negara yang menggunakan ERP. Meski memperbolehkan, Ahok meminta, DTKJ mengunjungi negara maju yang penerapan ERP-nya sudah berjalan baik. Ahok enggan bermain-main dengan produk ERP yang menghabiskan dana tak sedikit.
"Kita enggak mau coba-coba pakai yang baru-baru. Kita ngeri karena ini barang Rp2 triliun sampai Rp3 triliun. Kita enggak mau ambil risiko," ujar Ahok.
Rencananya sosialisasi ERP berlangsung 27 Juni sampai 18 Juli 2016. Uji coba kembali dilaksanakan pada 19 Juli sampai 2 Agustus 2016. Menunggu penerapan ERP, DKI akan menjalankan kebijakan pelat nomor ganjil genap.
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, pembatasan melalui pola ganjil genap berlaku pukul 07.00-10.00 dan pukul 16.00-20.00 di jalur yang selama ini menerapkan sistem 3 in 1. Uji coba direncanakan 20 Juli selama satu bulan dan dipermanenkan pada 20 Agustus.
Metode ganjil dan genap diklaim mengurangi kemacetan hingga 37%. Sebab okupansi kendaraan pribadi di Jabodetabek adalah 75%. Jumlah kendaraan pribadi di Jabodetabek mencapai 16,9 juta. Sebanyak 8,49 juta unit bernomor pelat ganjil dan dan 8,45 juta unit berpelat genap.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
