medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengklaim pekerja seks komersial (PSK) di Kalijodo sudah jauh berkurang. Jumlah itu berkurang lantaran kawasan Kalijodo akan ditertibkan.
"PSK-nya sudah banyak yang pulang. Paling saya kira sudah lihat monitor lima persen saja yang buka," ungkap Ahok, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2016).
Ahok mengatakan, sampai saat ini aparat keamanan baru melakukan imbauan kepada warga untuk segera meninggalkan tempat tinggalnya. Surat peringatan (SP) pertama akan segera dilayangkan. "Enggak (belum ditertibkan), kita kan baru SP1 tapi sudah banyak yang pulang (PSK-nya) kok," imbuh Ahok.
Terkait dengan rusun yang dijanjikan Ahok, warga tidak akan ditempatkan di tower rusun secara khusus. Tetapi mereka akan menempati unit rusun yang masih kosong. "Kita bagi saja, mana ada yang kosong, masuk. Yang minta kita kasih, yang enggak ada KTP ya enggak bisa (dapat rusun). Makanya sebagian sudah mulai pulang kampung," terang Ahok
Surat Peringatan pertama (SP1) terkait penggusuran akan dilayangkan kemungkinan pekan ini. Pemprov DKI sudah memiliki lini masa penggusuran. Jika SP1 tak digubris, SP2, SP3 hingga surat perintah bongkar (SPB) siap dilayangkan.
Proses pembongkaran kawasan Kalijodo, kata Ahok, tak perlu ada sosialisasi. Sebab, tanah yang ditinggali warga milik negara. Mantan Bupati Belitung itu menegaskan, tanah harus digunakan sesuai peruntukkannya. Sebab diketahui, kawasan Kalijodo diperuntukkan jalur hijau.
Ahok mengaku menggusur Kalijodo bukan karena kegiatan prostitusinya. Bangunan di kawasan itu digusur karena berdiri di jalur hijau. "Saya enggak mempersoalkan prostitusi. Tidak ada orang yang bisa menghilangkan prostitusi dari muka bumi," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 15 Februari.
Ahok menjelaskan, prostitusi akan tetap ada di segala sudut Ibu Kota. Menurutnya, prostitusi tumbuh subur di hotel mewah di kawasan Mangga Besar dan Ancol. Bahkan tempat karaoke dan panti pijat juga kerap dijadikan tempat kegiatan prostitusi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap memberikan kompensasi bagi PSK Kalijodo, yang memiliki KTP DKI. Bahkan Ahok pun menawarkan para PSK pekerjaan. "Sekarang mau kerja apa? Kerja jadi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) mau enggak?," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 15 Februari.
Di kawasan seluas sekitar 1,6 hektare terdapat sebanyak 250 bangunan permanen, 300 bangunan semi permanen. Dari jumlah bangunan, 58 di antaranya merupakan kafe, satu pabrik, dua musala, satu gereja, kantor RW dan sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD).
Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi mengatakan, dari data yang dimiliki, di Kalijodo terdapat 195 orang berprofesi sebagai psk terikat, 250 orang tidak terikat dan pramusaji sebanyak 500 orang. Bila ditambah pekerja lain, totalnya mencapai 1.405 orang.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengklaim pekerja seks komersial (PSK) di Kalijodo sudah jauh berkurang. Jumlah itu berkurang lantaran kawasan Kalijodo akan ditertibkan.
"PSK-nya sudah banyak yang pulang. Paling saya kira sudah lihat monitor lima persen saja yang buka," ungkap Ahok, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2016).
Ahok mengatakan, sampai saat ini aparat keamanan baru melakukan imbauan kepada warga untuk segera meninggalkan tempat tinggalnya. Surat peringatan (SP) pertama akan segera dilayangkan. "Enggak (belum ditertibkan), kita kan baru SP1 tapi sudah banyak yang pulang (PSK-nya) kok," imbuh Ahok.
Terkait dengan rusun yang dijanjikan Ahok, warga tidak akan ditempatkan di tower rusun secara khusus. Tetapi mereka akan menempati unit rusun yang masih kosong. "Kita bagi saja, mana ada yang kosong, masuk. Yang minta kita kasih, yang enggak ada KTP ya enggak bisa (dapat rusun). Makanya sebagian sudah mulai pulang kampung," terang Ahok
Surat Peringatan pertama (SP1) terkait penggusuran akan dilayangkan kemungkinan pekan ini. Pemprov DKI sudah memiliki lini masa penggusuran. Jika SP1 tak digubris, SP2, SP3 hingga surat perintah bongkar (SPB) siap dilayangkan.
Proses pembongkaran kawasan Kalijodo, kata Ahok, tak perlu ada sosialisasi. Sebab, tanah yang ditinggali warga milik negara. Mantan Bupati Belitung itu menegaskan, tanah harus digunakan sesuai peruntukkannya. Sebab diketahui, kawasan Kalijodo diperuntukkan jalur hijau.
Ahok mengaku menggusur Kalijodo bukan karena kegiatan prostitusinya. Bangunan di kawasan itu digusur karena berdiri di jalur hijau. "Saya enggak mempersoalkan prostitusi. Tidak ada orang yang bisa menghilangkan prostitusi dari muka bumi," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 15 Februari.
Ahok menjelaskan, prostitusi akan tetap ada di segala sudut Ibu Kota. Menurutnya, prostitusi tumbuh subur di hotel mewah di kawasan Mangga Besar dan Ancol. Bahkan tempat karaoke dan panti pijat juga kerap dijadikan tempat kegiatan prostitusi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap memberikan kompensasi bagi PSK Kalijodo, yang memiliki KTP DKI. Bahkan Ahok pun menawarkan para PSK pekerjaan. "Sekarang mau kerja apa? Kerja jadi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) mau enggak?," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 15 Februari.
Di kawasan seluas sekitar 1,6 hektare terdapat sebanyak 250 bangunan permanen, 300 bangunan semi permanen. Dari jumlah bangunan, 58 di antaranya merupakan kafe, satu pabrik, dua musala, satu gereja, kantor RW dan sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD).
Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi mengatakan, dari data yang dimiliki, di Kalijodo terdapat 195 orang berprofesi sebagai psk terikat, 250 orang tidak terikat dan pramusaji sebanyak 500 orang. Bila ditambah pekerja lain, totalnya mencapai 1.405 orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
