medcom.id, Jakarta: Kalijodo dahulu beda dengan Kalijodo sekarang. Kalijodo sekarang sudah bersih dari judi dan premanisme. Kalijodo bermetamorfosir sejak 2004, saat Polri dipimpin Jenderal Sutanto.
"Masalah preman dan judi sudah enggak ada dari zaman pak Sutanto (mantan Kapolri)," kata Kunarso Suro Hadi Wijoyo, Ketua RW 05/2, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2016).
Kunarso mengakui, prostitusi masih ada di Kalijodo. Tapi, sejauh ini Kalijodo baik-baik saja. Tak ada warga yang terganggu dengan aktivitas `esek-esek` di sana. "Di sana (Kalijodo-Red.) ada gereja, masjid, dan pengajian rutin," kata mantan anggota Marinir, ini.
Kunarso mengungkapkan ada 4.000 penduduk asli DKI di Kalijodo. Berbaur bersama mereka 70 kafe dan 500 pekerja seks komersial. Pekerja seks komersial di sana kebanyakan dari luar Jakarta.
Kunarso berharap Pemprov DKI mengurungkan niat menggusur Kalijodo. Sebab, kata dia, banyak warga menggantungkan hidup dari geliat di Kalijodo. "Kita mengais rezeki di situ. Jangan sampai ditutup," ucap dia.
Hari ini, warga Kalijodo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal kepada warga Kalijodo, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Komnas HAM berharap rencana pemerintah menggusur permukiman di Kalijodo tidak merugikan salah satu pihak. Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas mengatakan Komisi telah menerima surat dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Surat itu berisi alasan pemerintah menggusur permukiman di Kalijodo untuk ruang terbuka hijau.
Pemerintah berjanji menyiapkan tempat tinggal baru serta kompensasi bagi warga Kalijodo yang terdampak penggusuran. Namun, setelah mendengar ada penolakan dari warga, Komisi memberikan rekomendasi.
medcom.id, Jakarta: Kalijodo dahulu beda dengan Kalijodo sekarang. Kalijodo sekarang sudah bersih dari judi dan premanisme. Kalijodo bermetamorfosir sejak 2004, saat Polri dipimpin Jenderal Sutanto.
"Masalah preman dan judi sudah enggak ada dari zaman pak Sutanto (mantan Kapolri)," kata Kunarso Suro Hadi Wijoyo, Ketua RW 05/2, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2016).
Kunarso mengakui, prostitusi masih ada di Kalijodo. Tapi, sejauh ini Kalijodo baik-baik saja. Tak ada warga yang terganggu dengan aktivitas `esek-esek` di sana.
"Di sana (Kalijodo-Red.) ada gereja, masjid, dan pengajian rutin," kata mantan anggota Marinir, ini.
Kunarso mengungkapkan ada 4.000 penduduk asli DKI di Kalijodo. Berbaur bersama mereka 70 kafe dan 500 pekerja seks komersial. Pekerja seks komersial di sana kebanyakan dari luar Jakarta.
Kunarso berharap Pemprov DKI mengurungkan niat menggusur Kalijodo. Sebab, kata dia, banyak warga menggantungkan hidup dari geliat di Kalijodo. "Kita mengais rezeki di situ. Jangan sampai ditutup," ucap dia.
Hari ini, warga Kalijodo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal kepada warga Kalijodo, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Komnas HAM berharap rencana pemerintah menggusur permukiman di Kalijodo tidak merugikan salah satu pihak. Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas mengatakan Komisi telah menerima surat dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Surat itu berisi alasan pemerintah menggusur permukiman di Kalijodo untuk ruang terbuka hijau.
Pemerintah berjanji menyiapkan tempat tinggal baru serta kompensasi bagi warga Kalijodo yang terdampak penggusuran. Namun, setelah mendengar ada penolakan dari warga, Komisi memberikan rekomendasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
