Jakarta: Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta memberikan saran untuk Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal terkait penanganan banjir. Yusmada dilantik menggantikan Juaini Yusuf Selasa, 23 Februari 2021.
Pertama, memperbaiki komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pasalnya, banyak proyek penanganan banjir Jakarta yang dikerjakan bersama tapi tak lancar karena kurang koordinasi.
Beberapa di antaranya, pembangunan bendungan (dry dam) Ciawi dan Sukamahi, pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong senilai Rp497,2 miliar. Kemudian, pembangunan tanggul pantai dan normalisasi sungai.
"Saya harap Pak Gubernur (Anies Baswedan) dan jajarannya meninggalkan ego pribadi demi kepentingan rakyat banyak," ucap Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Untayana dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Februari 2021.
Kedua, pembebasan lahan untuk normalisasi sungai. Justin menilai banjir di Jakarta Timur diakibatkan luapan sungai yang belum dinormalisasi.
"Dinas Perumahan telah menyiapkan ribuan rusun untuk relokasi warga, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda pembebasan lahan," kata dia.
Ketiga, percepat pembangunan tanggul di Muara Angke. Hilir Kanal Banjir Barat di Muara Angke hanya berukuran 20-30 meter, dangkal, dan langsung terbuka ke laut.
(Baca: Kadis SDA DKI Ungkap Penyebab Banjir Jakarta)
Sehingga rawan arus balik saat pasang air laut. Pembangunan tanggul membuat aliran air dari Kali Krukut dan Kali Mampang bisa lebih lancar ke Kanal Banjir Barat.
"Pemprov DKI perlu segera melaksanakan normalisasi sehingga lebarnya 110 meter, pembangunan tanggul, dan membuat stasiun pompa di Muara Angke," tutur Justin.
Keempat, normalisasi Kali Krukut dan Kali Mampang. Tujuannya, agar kedua sungai dapat menampung air dari curah hujan ekstrem di atas 150 mm per hari sehingga tak meluap.
"Memang ini tidak mudah, namun perlu diingat bahwa Pemprov DKI memiliki APBD lebih dari Rp80 triliun yang merupakan terbesar di Indonesia," tutur Justin.
Kelima, realokasi anggaran. PSI menemukan realokasi anggaran kurang efektif dalam penanganan pengendalian banjir.
Misalnya, pembangunan sumur resapan senilai Rp411,4 miliar. Dinas SDA tidak bisa menjelaskan terkait kajian mengenai titik-titik yang akan dibangun sumur resapan.
"Jangan sampai anggaran ini hanya sekadar untuk memenuhi target jumlah titik, tapi tidak berdampak untuk mengatasi banjir," kata dia.
PSI juga menyoroti anggaran penataan sungai di Kali Besar dan Pasar Baru sekitar Rp80 miliar. Penataan dinilai hanya untuk estetika, bukan meningkatkan kapasitas sungai.
"Saya menyarankan agar anggaran pembangunan sumur resapan dan penataan sungai dengan total Rp591 miliar itu dialihkan untuk normalisasi sungai dan pembangunan stasiun pompa," tutur Justin.
Jakarta: Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
DKI Jakarta memberikan saran untuk Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal terkait penanganan banjir. Yusmada dilantik menggantikan Juaini Yusuf Selasa, 23 Februari 2021.
Pertama, memperbaiki komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pasalnya, banyak proyek penanganan
banjir Jakarta yang dikerjakan bersama tapi tak lancar karena kurang koordinasi.
Beberapa di antaranya, pembangunan bendungan (dry dam) Ciawi dan Sukamahi, pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong senilai Rp497,2 miliar. Kemudian, pembangunan tanggul pantai dan
normalisasi sungai.
"Saya harap Pak Gubernur (Anies Baswedan) dan jajarannya meninggalkan ego pribadi demi kepentingan rakyat banyak," ucap Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Untayana dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Februari 2021.
Kedua, pembebasan lahan untuk normalisasi sungai. Justin menilai banjir di Jakarta Timur diakibatkan luapan sungai yang belum dinormalisasi.
"Dinas Perumahan telah menyiapkan ribuan rusun untuk relokasi warga, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda pembebasan lahan," kata dia.
Ketiga, percepat pembangunan tanggul di Muara Angke. Hilir Kanal Banjir Barat di Muara Angke hanya berukuran 20-30 meter, dangkal, dan langsung terbuka ke laut.
(Baca:
Kadis SDA DKI Ungkap Penyebab Banjir Jakarta)
Sehingga rawan arus balik saat pasang air laut. Pembangunan tanggul membuat aliran air dari Kali Krukut dan Kali Mampang bisa lebih lancar ke Kanal Banjir Barat.
"Pemprov DKI perlu segera melaksanakan normalisasi sehingga lebarnya 110 meter, pembangunan tanggul, dan membuat stasiun pompa di Muara Angke," tutur Justin.
Keempat, normalisasi Kali Krukut dan Kali Mampang. Tujuannya, agar kedua sungai dapat menampung air dari curah hujan ekstrem di atas 150 mm per hari sehingga tak meluap.
"Memang ini tidak mudah, namun perlu diingat bahwa Pemprov DKI memiliki APBD lebih dari Rp80 triliun yang merupakan terbesar di Indonesia," tutur Justin.
Kelima, realokasi anggaran. PSI menemukan realokasi anggaran kurang efektif dalam penanganan pengendalian banjir.
Misalnya, pembangunan sumur resapan senilai Rp411,4 miliar. Dinas SDA tidak bisa menjelaskan terkait kajian mengenai titik-titik yang akan dibangun sumur resapan.
"Jangan sampai anggaran ini hanya sekadar untuk memenuhi target jumlah titik, tapi tidak berdampak untuk mengatasi banjir," kata dia.
PSI juga menyoroti anggaran penataan sungai di Kali Besar dan Pasar Baru sekitar Rp80 miliar. Penataan dinilai hanya untuk estetika, bukan meningkatkan kapasitas sungai.
"Saya menyarankan agar anggaran pembangunan sumur resapan dan penataan sungai dengan total Rp591 miliar itu dialihkan untuk normalisasi sungai dan pembangunan stasiun pompa," tutur Justin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
