Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan komitmen fee Formula E sebesar Rp560 miliar untuk semua tahun. Ajang internasional itu digelar selama tiga tahun, yaitu 2022, 2023, dan 2024.
"Tidak ada lagi tambahan biaya dari APBD untuk pelaksanaan Formula E, baik untuk 2022, 2023 dan 2024," tulis keterangan resmi Pemprov DKI di laman PPID.jakarta.go.id, Rabu, 29 September 2021.
Selain itu, biaya pelaksanaan per tahun sekitar Rp150 miliar dipastikan tidak dibayar oleh APBD. Melainkan bersumber dari sponsorship yang akan dilakukan Jakpro.
"Dalam perjanjian Kerjasama yang terkini, tidak ada keperluan untuk dibuatkan bank garansi," tulis Pemprov DKI.
Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta menyebut komitmen fee Formula E terlau mahal. Komitmen fee mencapai £122,102 juta atau setara Rp2,4 triliun.
"Ini patut dipertanyakan, mengapa biaya komitmen fee Formula E Jakarta sangat tinggi dan jelas membebani APBD Jakarta," kata Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo dilansir dari Media Indonesia, Jakarta, Kamis, 16 September 2021.
Baca: Disebut Pemborosan, DKI Bandingkan Formula E dengan Asian Games Hingga MotoGP Mandalika
Wicitra mengatakan komitmen fee di negara lain tak semahal di Jakarta. Bahkan, lanjut dia, New York, Amerika Serikat, dan Roma, Italia, tidak dikenai komitmen fee hingga penyelenggaraan 2025.
Pemprov DKI punya kewajiban membayar biaya komitmen Formula E selama lima tahun berturut-turut. Rinciannya, sesi 2019/2020 senilai £20 juta. Kemudian, sesi 2020/2021: £22 juta. Lalu, sesi 2021/2022: £24,2 juta, sesi 2022/2023: £26,620 juta dan terakhir sesi 2023/2024: £29,282 juta.
Berdasarkan surat Dispora DKI ke Gubernur Anies Baswedan per tanggal 15 Agustus 2019, biaya tersebut wajib dilunasi. Jika tidak, maka dianggap wanprestasi dan dapat digugat di Arbitrase Internasional di Singapura.
Jakarta: Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI Jakarta memastikan komitmen
fee Formula E sebesar Rp560 miliar untuk semua tahun. Ajang internasional itu digelar selama tiga tahun, yaitu 2022, 2023, dan 2024.
"Tidak ada lagi tambahan biaya dari APBD untuk pelaksanaan Formula E, baik untuk 2022, 2023 dan 2024," tulis keterangan resmi Pemprov DKI di laman PPID.jakarta.go.id, Rabu, 29 September 2021.
Selain itu, biaya pelaksanaan per tahun sekitar Rp150 miliar dipastikan tidak dibayar oleh APBD. Melainkan bersumber dari sponsorship yang akan dilakukan Jakpro.
"Dalam perjanjian Kerjasama yang terkini, tidak ada keperluan untuk dibuatkan bank garansi," tulis
Pemprov DKI.
Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di
DPRD DKI Jakarta menyebut komitmen
fee Formula E terlau mahal. Komitmen
fee mencapai £122,102 juta atau setara Rp2,4 triliun.
"Ini patut dipertanyakan, mengapa biaya komitmen
fee Formula E Jakarta sangat tinggi dan jelas membebani APBD Jakarta," kata Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo dilansir dari Media Indonesia, Jakarta, Kamis, 16 September 2021.
Baca:
Disebut Pemborosan, DKI Bandingkan Formula E dengan Asian Games Hingga MotoGP Mandalika
Wicitra mengatakan komitmen
fee di negara lain tak semahal di Jakarta. Bahkan, lanjut dia, New York, Amerika Serikat, dan Roma, Italia, tidak dikenai komitmen
fee hingga penyelenggaraan 2025.
Pemprov DKI punya kewajiban membayar biaya komitmen Formula E selama lima tahun berturut-turut. Rinciannya, sesi 2019/2020 senilai £20 juta. Kemudian, sesi 2020/2021: £22 juta. Lalu, sesi 2021/2022: £24,2 juta, sesi 2022/2023: £26,620 juta dan terakhir sesi 2023/2024: £29,282 juta.
Berdasarkan surat Dispora DKI ke Gubernur Anies Baswedan per tanggal 15 Agustus 2019, biaya tersebut wajib dilunasi. Jika tidak, maka dianggap wanprestasi dan dapat digugat di Arbitrase Internasional di Singapura.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)